SERANG – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Serang bersepakat menolak penambahan biaya pada pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Demikian terungkap dalam rapat koordinasi Forkopimda Kota Serang di ruang kerja walikota Serang, Puspemkot Serang, Selasa (28/1).
Acara yang dipimpin Walikota Serang Syafrudin itu berlangsung tertutup dan dihadiri Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin, Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi, Kepala Kejari Serang Azhari, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Serang Teguh Wieyana, Komandan Kodim 0602/Serang Kolonel Infanteri Mudjiharto, perwakilan Polres Serang, Sekretaris Daerah Kota Serang Tb Urip Henus, dan lainnya.
Walikota Serang Syafrudin mengatakan, ada beberapa hal yang dibahas bersama Forkopimda, salah satunya berkaitan dengan program PTSL. Menurutnya, dalam beberapa pekan terakhir terjadi kesalahpahaman atas penetapan biaya program sertifikasi tanah tersebut.
“Tadi juga bahas bersama Forkopimda terkait gejolak biaya PTSL. Soal besaran biaya, yang telah ditetapkan pemerintah pusat Rp150 ribu,” ujarnya kepada wartawan usai acara.
Syafrudin mengatakan, petugas di lapangan dan masyarakat masih terjadi miss-komunikasi terkait besaran biaya. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDT) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembiayaan PTSL.
“Mutlak biayanya Rp150 ribu. Kalaupun ada lebih itu untuk BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-red) dan AJB (akta jual beli-red),” terangnya.
Berdasarkan hal itu, kata Syafrudin, dalam waktu dekat dirinya akan memanggil camat untuk menjelaskan persoalan ini. Kata Syafrudin, sebelumnya pihak camat dan lurah meminta alokasi biaya karena minimnya anggaran yang ditetapkan. “Nanti kita jelaskan ke camat dan lurah,” jelasnya.
Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin menambahkan, pihaknya berupaya semaksimal mungkin mengantisipasi bersama agar program PTSL berjalan sesuai dengan mekanisme. “Kami tidak mau, program yang semula bagus akhirnya terkoyak hal-hal terkecil,” katanya.
“Rp150 ribu di luar BPHTB dan AJB. Ini perlu disosialisasikan agar tidak salah paham,” sambung Subadri.
Sementara itu, Sekda Kota Serang Urip Henus mengatakan, selain PTSL dalam Rakor Forkopimda juga dibahas mengenai evaluasi pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru. Kedua, kenakalan remaja, termasuk membahas potensi banjir dan penanganan setelahnya.
“Untuk lainnya berkaitan dengan penanganan pascabanjir, bagaimana semua terlibat mengantisipasi penyakit menular, seperti demam berdarah,” terangnya.
Kepala BPN Serang Teguh Weiyana menolak memberikan jawaban atas hasil rakor tersebut. Ia berdalih, rekan media lebih mengetahui pembahasan bersama Forkopimda. “Kalian sudah tahu, maaf ya,” katanya.
Dalam beberapa kesempatan, Teguh Wieyana menegaskan, biaya pembuatan sertifikat tanah gratis senilai Rp150 ribu itu sudah berdasarkan peraturan dan tidak bisa diganggu gugat. “Itu sudah keputusan bersama tiga menteri. Jadi, solusinya jangan mungut biaya lebih dari itu. Kalau lebih dari Rp150 ribu berarti melanggar ketentuan. Kalau melanggar terus tercium atau ketahuan oleh penegak hukum, selesai,” pungkasnya. (fdr/air)
