CILEGON – Adanya aktivitas pertambangan di Gunung Mokol dan Gunung Taka disebut sebagai salah satu penyebab banjir di Kecamatan Ciwandan, akhir Januari lalu. Sebagai langkah pencegahan banjir, Pemkot Cilegon akan segera menyurati Gubernur Banten Wahidin Halim untuk melakukan pendataan tambang yang ada di perbukitan Ciwandan dan Anyar dan Mancak, Kabupaten Serang.
Hal itu mengemuka saat rapat dengar pendapat di DPRD Kota Cilegon membahas persoalan banjir di Ciwandan, Senin (10/2). Rapat dihadiri para pejabat Pemkot Cilegon, perwakilan industri, dan perwakilan warga Ciwandan.
Warga Ciwandan, Lutfi Najid mengatakan, penanganan banjir di Ciwandan harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Saat ini, penanganan banjir hanya dilakukan di hilir saja. Permasalahan di hulu, juga harus diperhatikan oleh pemerintah. “Di Gunung Mokol dan Gunung Taka yang masuk wilayah Randakari itu banyak aktivitas pertambangan di atas gunung,” kata Lutfi saat menyampaikan aspirasi, kemarin.
Di Gunung Taka, kata Lutfi, terdapat tambang pasir. Sementara di Gunung Mokol terdapat tambang batu. “Aktivitas pertambangan ini terjadi sejak dibukanya Jalan Lingkar Selatan,” terangnya.
Ia bersama warga lain meminta kepada pemerintah untuk bisa menutup aktivitas tambang yang diduga menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan menyebabkan banjir. “Daerah resapan di hulu semakin berkurang, di hilir banjir,” cetusnya.
Lutfi menambahkan, di aliran kali yang dari Gunung Taka dan Gunung Mokol yang berada di wilayah Randakari, saat ini aliranya juga menyempit akibat dibangunnya Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) II yang berada di wilayah Ciwandan. “Dulu di dalam kawasan KIEC II ada cek dam yang jadi daerah resapan air, sekarang tidak ada. Wajar kalau di hilir banjir,” imbuhnya.
Warga Ciwandan lainnya, Cholis mengatakan, penanganan banjir di hilir perlu adanya normalisasi kali di sepanjang Penauan, Kelurahan Kubangsari, hingga ke sekitar wilayah Kelurahan Randakari. Ada titik yang perlu dinormalisasi atau dalam istilah lain dicodet. “Ada titik titik di hilir yang perlu dicodet,” ungkapnya.
Asda II Pemkot Cilegon, Tb Dikrie Maulawardhana mengatakan, penanganan permasalahan banjir di Ciwandan akan dibuat Long Water Storage (LWS). Pihaknya telah melakukan Detail Engineering Desain (DED) pada 2016 lalu, akan tetapi karena lahannya milik PT Krakatau Steel (KS), sehingga belum dilakukan pembangunan. “Kita sudah minta LO (Legal Opinion) terkait lahan milik KS yang akan dibuat LWS. LO dari Kejagung juga sudah turun ada di Bagian Hukum Setda Kota Cilegon, tinggal KS-nya mengizinkan atau tidak,” kata Dikrie.
Ia menambahkan, terkait permasalahan di hulu, pihaknya akan menyurati Gubernur Banten Wahidin Halim untuk melakukan pendataan tambang di sekitar perbukitan yang ada di Ciwandan. “Kita tidak punya kewenangan untuk menutup karena itu ranah provinsi. Pekan ini surat ke Gubernur kita layangkan,” tuturnya.
Kepala Dinas PUTR Kota Cilegon Ridwan juga menilai penyelesaian banjir di Ciwandan butuh keterlibatan semua pihak. Mulai pemerintah pusat, provinsi, Pemkot Cilegon, industri, hingga warga Ciwandan sendiri. “Ketika akan melebarkan gorong di jalan nasional, itu pusat. ketika bicara tambang, itu juga sebagian ada di Kabupaten Serang,” kata Ridwan.
Di tempat yang sama, Corporate Secretary PT KIEC, Syaiful Rochman mengatakan, lahan yang dilalui aliran kali di sekitar Ciwandan saat ini statusnya masih milik PT KS. Akan tetapi, pada 2020 ini akan ada wacana pengalihan aset lahan dari PT KS ke PT KIEC. “Nanti permasalahan ini terkait normalisasi kita sampaikan ke pimpinan, untuk diteruskan ke KS,” ujarnya. (brp-bay-ibm/ags)
