SERANG– Proyek studi kelayakan atau feasibility study (FS) pengadaan lahan untuk unit sekolah baru (USB) SMA SMK di Banten tengah diaudit. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten ditunjuk sebagai lembaga auditor untuk menghitung kerugian negara pada proyek senilai Rp800 juta itu.
Beberapa item sebagai dasar audit telah diserahkan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten kepada BPK Perwakilan Banten. Penyidik dan auditor sebelumnya menggelar ekpose bersama terkait proyek tahun 2018 itu. Ekpose itu bertujuan untuk menyamakan persepsi antara penyidik dan auditor.
“Sudah kita serahkan (BPK Perwakilan Banten-red). Sudah kita lakukan ekspos sebelum kita mintakan auditnya,” kata Kepala Seksi Penyidikan Kejati Banten Bambang, Jumat (7/2).
Namun, Bambang enggan merinci beberapa item tersebut. Dia berdalih item proyek Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten itu telah masuk ke ranah penyidikan.
“Yang jelas item-item untuk perhitungannya sudah diserahkan,” kata Bambang.
Terkait jumlah saksi, Bambang mengaku tak dapat mengingatnya. Diperkirakan saksi yang telah diperiksa penyidik lebih dari 15 orang. “Kalau saksi dirasa sudah cukup, kita hanya tinggal pendalaman saja. Kalau ada yang kurang-kurang,” ucap Bambang.
Sumber Radar Banten di Kejati Banten, Senin (13/1) lalu, menyebutkan proyek tersebut mengalami kerugian total atau total loss. “Prosesnya awalnya sampai dengan akhir sudah bermasalah. Dianggap total loss,” katanya.
Sumber itu bahkan menuding delapan konsultan perencana selaku pelaksana proyek FS tersebut tidak melibatkan ahli. Delapan perusahaan konsultan ditunjuk sebagai pelaksana proyek itu. Di antaranya, PT Fajar Konsultan, PT Raudhah Karya Mandiri, dan CV Tsab Konsulindo. Lalu, CV Mitra Teknik Konsultan, PT Spektrum Tritama Persada, PT Javatama Konsulindo, PT Tanoeraya Konsultan, serta PT Desain Konsulindo.
Proyek tersebut juga dianggap tidak memberikan manfaat bagi Dindikbud Banten sebagai pemilik pekerjaan. “Dalam pengerjaan tidak ada tenaga ahli. Hasil kerjaan mereka (pelaksana pekerjaan-red) juga tidak digunakan. Silahkan saja dikonfirmasi (ke pelaksana pekerjaan-red), terkait hal itu (tenaga ahli-red),” tantangnya.
Direktur PT Javatama Konsulindo Firdaus membantah tudingan tersebut. Dia mengaku perusahaannya tetap menggunakan ahli pada proyek FS tersebut.“Pake (tenaga ahli-red). Karena pengerjaan harus sama orang ahli dibidangnya,” tulis Firdaus melalui pesan WhatsApp.
Berdasarkan catatan Radar Banten, selain konsultan pelaksana proyek, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi lain. Di antaranya, mantan Sekretaris Dindikbud Banten Joko Waluyo, Bendahara Pengeluaran Dindikbud Banten 2018 Heti Septiana, Kasubid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Pujo Laksana, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) FS Rizal S Djafar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) Sendi Risyadi, dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dian Hardianto.
Kamis (29/8/2019) lalu, Joko Waluyo sempat menepis tuduhan pekerjaan fiktif pada belanja jasa konsultan senilai Rp800 juta itu. Hasil studi kelayakan pengadaan lahan di 16 titik itu sudah diserahkan kepada Dindikbud Banten. “Ketika mau mengatakan fiktif itu, ujilah itu apakah tidak sesuai kondisi di lapangan. Sederhananya begitu. Misalnya, kondisi kontur, foto udara, kan ada semua itu. Jadi, sulit dibantahlah kalau itu kemudian diduga fiktif,” kata Joko.
Joko juga mengaku pernah meminta konsultan agar FS dilaksanakan sedikitnya di 20 titik dari 16 titik pengadaan lahan yang telah dianggarkan. “Ketika memberikan pemahaman tentang skop (ruang lingkup-red) pekerjaan (kepada konsultan-red), saya sampaikan. Misalnya, saat melakukan studi, saya tidak mau hanya satu titik. Untuk kebutuhan satu lokasi, ada beberapa tempatlah yang jadi pilihan saya,” jelas Joko.
Dikatakan Joko, hasil studi FS itu juga telah disampaikan kepada pimpinannya. Tetapi, hingga berakhir masa jabatannya pada 26 Desember 2018, proyek pembebasan lahan itu belum disetujui.
“Saya tidak berani eksekusi (membebaskan lahan-red) sebelum pimpinan memutuskan. Makanya, saya sampaikan kepada pimpinan hasil FS saya. Mana yang dipilih mau dieksekusi, sehingga artinya lima titik itu belum final. Saya kan butuh persetujuan, bisa saja menentukan titik yang lain,” jelas Joko. (mg05/nda/ags)
