SERANG – Kepala Badan Pelaksana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Kantor Cabang Utama Serang Didin Haryono menegaskan bahwa prinsip jaminan sosial yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah kegotongroyongan, nirlaba, portabilitas, dan dana amanat.

“Hal itu menjadi acuan BP Jamsostek dalam pelaksanaan program jaminan sosial kepada masyarakat pekerja di Indonesia,” ungkap Didin Sabtu (15/2).

Didin menyatakan demikian untuk mempertegas perbedaan antara badan pelaksana hukum publik dengan perusahaan BUMN.

Karena itu, lanjut Didin, konsep jaminan sosial tidak dapat dikelola oleh BUMN yang profit oriented, melainkan dilaksanakan oleh badan hukum publik yang mana keuntungan diperoleh, digunakan, dikembalikan pada manfaat yang diterima oleh peserta BP Jamsostek. Prinsip-prinsip tersebut tidak terdapat dalam pengelolaan jaminan sosial oleh BUMN.

Mengenai rencana pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun yang diselenggarakan oleh PT Taspen (Persero) kepada BP Jamsostek, menurut Didin, juga berangkat dari prinsip kegotongroyongan. Dengan demikian BP Jamsostek diharapkan dapat menyempurnakan sistem dan memberikan perbaikan layanan dibandingkan penyelenggaraan terdahulu.

Oleh karena itu, diperlukan prinsip kegotongroyongan secara nasional dan penyempurnaan tersebut dilaksanakan secara bertahap. (aas)