CILEGON – Panitia Khusus (Pansus) Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cilegon telah selesai membahas draf raperda. Hasilnya, 45,29 persen wajah Kota Cilegon akan mengalami perubahan dari kebijakan yang telah ditetapkan pada 2011 lalu.
Kemarin, Senin (24/2), Pansus Raperda RTRW melakukan rapat finalisasi pembahasan draf raperda bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon di kantor DPRD. Rencananya, hari ini, Selasa (24/2) raperda itu akan disahkan melalui rapat paripurna.
Kepala Bappeda Kota Cilegon Beatrie Noviana menjelaskan, 45,29 persen perubahan RTRW meliputi tujuan, kebijakan strategis, penataan ruang, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang yang berisi program utama jangka menengah lima tahunan, serta pengendalian pemanfaatan ruang.
Secara terperinci, perubahan dilihat dari luas wilayah Kota Cilegon yang alami pengurangan sekira 1.000 hektare dari 17.550 hektare menjadi 16.295 hektare. Pengurangan luas wilayah itu berdasarkan keputusan pemerintah pusat. “Itu di area-area perbatasan, yang tadinya masuk Cilegon, sekarang masuk Kabupaten Serang,” ujar Beatrie.
Selain dari luas wilayah, perubahan wajah pun terlihat dari perubahan pengendalian dan pemanfaatan ruang, dimana pada Raperda RTRW yang baru, pemerintah akan menjadikan Kecamatan Cibeber dan Cilegon sebagai area pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B-3).
Di dua kecamatan tersebut, pemerintah menetapkan tiga kelurahan sebagai lokasi untuk aktivitas pengolahan limbah industri, yaitu di Kelurahan Bagendung, Kecamatan Cilegon, serta Kelurahan Bulakan dan Cikerai di Kecamatan Cibeber. “Pemerintah sudah melakukan pertimbangan, dan lokasi itu yang dianggap tepat,” tuturnya.
Kemudian, sebutan kota industri pun akan menjadi wajah Cilegon sebenarnya. Soalnya, Pemkot menetapkan Kecamatan Ciwandan, Citangkil, Grogol, Pulomerak, Purwakarta, dan Cibeber menjadi area industri.
Dijelaskan Beatrie, penambahan area industri dilakukan seiring adanya kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi, dan pengembangan kewilayahan Kota Cilegon. Mantan Asda II Kota Cilegon itu menuturkan, tidak semua keenam kecamatan tersebut akan diperuntukkan kawasan industri besar. “Di Cibeber bukan berarti ada kawasan industri yang padat modal, kita bagi untuk kawasan industri kecil menengah, yah seperti UKM, namanya aja industri,” tutur Beatrie.
Sementara itu, Ketua Pansus RTRW Erick Rebiin menjelaskan, pimpinan dan anggota Pansus Raperda RTRW telah menyepakati draf raperda dengan sejumlah catatan. Salah satu yang paling menjadi sorotan adalah terkait kawasan pengelolaan limbah B-3.
Menurut Erick pemerintah harus membuat aturan terkait limbah-limbah yang bisa diolah di wilayah yang telah ditetapkan. “Pemerintah harus bisa memastikan jika pengolahan limbah itu sesuai dengan prosedur, dan jangan sampai berdampak buruk bagi lingkungan,” tutur Erick.
Dijelaskan Erick, pemerintah harus membuat regulasi yang lebih detail terkait pembangunan area pengolahan limbah B-3, mengingat hal tersebut bisa mengancam lingkungan sekitar.
Begitu juga dengan penetapan kawasan industri, pansus memberikan catatan agar tidak semua wilayah di enam kecamatan itu menjadi lokasi berdirinya industri skala besar. “Hanya titik tertentu. Karena di sana ada eksisting,” tuturnya. (bam/ibm/ags)











