Ati: Peran Masyarakat Belum Optimal
CILEGON – Saat melantik Wakil Walikota Cilegon Ratu Ati Marliati pada 31 Juli 2019 lalu, Gubernur Banten Wahidin Halim meminta kepada Ati untuk bisa menata wajah Kota Cilegon. Khususnya di sepanjang jalan protokol mulai dari depan Kompleks Pondok Cilegon Indah (PCI) hingga Simpang Tiga.
Hal itu pun kemudian dipertegas oleh Walikota Cilegon Edi Ariadi pada 1 Agustus 2019. Edi meminta Ati untuk memimpin penataan kota agar terlihat lebih cantik seperti yang diminta oleh Gubernur Banten.
Namun, hingga kini upaya yang dilakukan belum menunjukkan dampak yang signifikan. Wajah kota masih semrawut. Parkir liar dan pedagang kaki lima (PKL) masih marak di tepi jalan. Belum lagi kondisi trotoar yang tidak layak karena banyak yang sudah berlubang. Ditambah, pemilik toko yang menjadikan trotoar sebagai tempat penyimpanan barang.
Di sisi lain, pengemis dan anak jalanan juga tak kalah marak di perempatan jalan. Meski sudah sering ditertibkan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP, tetapi mereka selalu kembali setelah petugas lengah.
Menanggapi sejumlah masalah tersebut, Wakil Walikota Cilegon Ratu Ati Marliati mengaku sudah berupaya melakukan penataan wajah kota dengan cara mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah (OPD). “OPD teknis pun sudah melakukan upaya penataan sesuai dengan peran dan tupoksi,” kata Ati, akhir pekan lalu.
Soal fakta kesemrawutan wajah kota masih terjadi, Ati menilai hal itu karena peran serta masyarakat belum optimal. “Tapi kembali lagi ke masyarakat, pemerintah sudah berupaya tinggal masyarakat berbuat lebih,” ujar mantan kepala Bappeda Kota Cilegon itu.
Ati mengaku tidak bisa menyalahkan OPD karena ia menganggap sudah melakukan upaya penataan, tetapi untuk memelihara hasil penataan itu menurutnya perlu peran serta masyarakat. Oleh karena itu, Ati berharap masyarakat ikut berperan dalam upaya penataan, misalnya dengan tidak kembali berjualan di tepi jalan dan ikut menjaga apa yang sudah dibangun oleh pemerintah.
Pernyataan yang sama diutarakan oleh Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon Bayu Panatagama. Menurutnya, tanpa peran serta masyarakat penataan kota sulit terwujud. “Pembangunan sulit berjalan tanpa ada peran serta masyarakat. Semua harus bersama-sama, saling bahu-membahu,” ujar Bayu, Minggu (1/3).
Sebagai contoh, menurut Bayu Disperindag bersama OPD lain sudah melakukan upaya penataan Pasar Kranggot dengan cara membersihkan pedagang yang membuka lapak di akses masuk pasar. Namun, setelah beberapa hari, para pedagang kembali lagi. Padahal, lanjut Bayu, pemerintah telah menyiapkan hanggar untuk masyarakat berjualan.
Untuk kembali menertibkan para pedagang, kata Bayu, Disperindag telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Cilegon. Dalam waktu dekat Dishub akan mengoptimalkan keberadaan Sub-Terminal Pasar Kranggot.
Dengan kembali dioptimalkannya subterminal itu maka para pedagang yang membuka lapak pun harus pindah ke hanggar yang telah disediakan. “Kalau bicara enggak laku berjualan di hanggar itu alasan klasik, yang terpenting, kita sudah berkomitmen dalam sepekan ini akan mengoptimalkan subterminal, kita berharap mereka segera menyadari, karena kami sudah menyiapkan sarana dan prasarana,” tuturnya.
Soal PKL, pengemis, anak jalanan, bangunan liar, serta bentuk kesemrawutan wajah kota lain, Kepala Satpol PP Kota Cilegon Juhadi M Syukur pun mengaku telah bekerja keras sesuai dengan tupoksi yaitu menegakkan peraturan daerah (perda). Namun ia mengakui sampai saat ini baik PKL, pengemis, serta anak jalanan masih belum selesai dituntaskan. Meski sudah didata dan diperingatkan mereka kembali lagi melakukan hal yang sama.
Dijelaskan Juhadi, Satpol PP hanya mempunyai kewenangan menindak pelanggaran perda, sedangkan tindak lanjutnya menjadi kewenangan OPD lain. “Misalnya soal pengemis anak jalanan, setelah kita razia, selanjutnya kan jadi tugas Dinsos agar tidak lagi jadi pengemis dan anak jalanan,” tuturnya.
Sama seperti Ati dan Bayu, Juhadi pun meminta adanya peran serta masyarakat untuk mewujudkan wajah kota yang bagus, dengan cara tidak kembali melakukan hal-hal yang melanggar perda seperti membuka lapak PKL, menjadi pengemis, menjadi anak jalanan, dan hal lain. (bam/ibm/ags)
