CILEGON – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cilegon menganggap pelanggaran pemilihan umum (pemilu) paling rawan terjadi pada masa tenang. Salah satunya adalah pelanggaran terkait politik uang (money politics).
Ketua Bawaslu Kota Cilegon Siswandi menjelaskan, mengacu pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon 2015 lalu, dari serangkaian tahapan pemilu, saat masa tenanglah berbagai macam pelanggaran dan konflik sosial terjadi. “Sebetulnya setiap tahapan mempunyai kerawanan, tetapi kerawanan tertinggi saat hari tenang,” papar Siswandi usai merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di kantor Bawaslu Cilegon, Senin (2/3).
Selain politik uang, pelanggaran pemilu lain yang rawan terjadi adalah upaya kampanye di luar agenda yang telah ditetapkan dengan tidak mengindahkan aturan yang ada. Kemudian pada masa tenang juga tim kampanye dan kandidat memobilisasi serta mengintervensi masyarakat pemilih.
Menyadari hal itu, lanjut Siswandi, dengan merilis IKP, Bawaslu Kota Cilegon berupaya untuk melakukan antisipasi dan deteksi dini potensi kerawanan. “Dengan dirilisnya kerawanan-kerawanan tersebut, kami berharap seluruh elemen, dari pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, hingga masyarakat ikut terlibat menekan terjadinya pelanggaran dan konflik sosial,” harapnya.
Menurut Siswandi, dalam konteks kerawanan yang lain, seperti tingkat partisipasi masyarakat dan pengerahan birokrasi, itu masuk dalam kerawanan level sedang. Meski begitu, pihaknya akan tetap melakukan pencegahan. “Melakukan pencegahan sesuai dengan pemetaan itu. Bagaimana pun kami akan mengantisipasi dan pencegahan. Tanpa IKP pun kami akan melakukan pencegahan dini,” ujarnya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kota Cilegon Urip Haryantoni menjelaskan, IKP merupakan hasil penelitian Bawaslu RI. Penelitian itu mengacu pada pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon 2015 lalu serta pemilu serentak 2019. “Berdasarkan hasil penelitian itu, di Kota Cilegon kerawanan paling tinggi pada dimensi partisipasi, salah satunya karena partisipasi masyarakat yang tidak mencapai target,” ujar Urip.
Dijelaskan Urip, pada Pilkada 2015, dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 295.449, partisipasi masyarakat hanya 63,03 persen. Diakui Urip, selain persoalan partisipasi, pada Pilkada 2015 lalu, sejumlah kerawanan pelanggaran pun terjadi, seperti politik uang, pelaksanaan kampanye, serta ketidaknetralan ASN.
Untuk mengatisipasi kerawanan agar tidak terjadi pada pilkada tahun ini, Bawaslu akan membagikan IKP yang telah dirilis oleh Bawaslu RI ke seluruh stakeholder yang ada di Kota Cilegon. Sehingga upaya pencegahan bisa dilakukan secara bersama-sama. (bam/ibm/ags)
