SERANG – Pemprov Banten bakal menggelar seleksi terbuka atau open bidding untuk lima jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama. Usulan untuk pelaksanaan open bidding sudah dilayangkan ke Komisi ASN (KASN).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengaku masih menunggu rekomendasi KASN untuk melaksanakannya. “Kalau sudah ada rekomendasi, kami langsung proses,” ujar Komarudin, Minggu (8/3).
Lima JPT Pratama itu adalah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Kepala Biro Infrastruktur dan SDA, Kepala Satpol PP, dan Kepala Dinas Pariwisata. Sembari menunggu proses open bidding, BKD akan menetapkan pelaksana tugas (Plt) sementara waktu. “Plt-nya juga sedang dalam proses penetapan,” terang mantan Pj Bupati Tangerang ini.
Diperkirakan pelaksanaan open bidding akan memakan waktu sekira dua sampai tiga bulan. “Jadi tidak terlalu lama diisi Plt,” tutur Komarudin.
Terkait nasib dua JPT Pratama yang sebelumnya juga open bidding yaitu Asda I serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Komarudin mengaku pihaknya masih menunggu rekomendasi KASN. “Kita tunggu rekomendasi KASN. Saya belum bisa bicara banyak kalau belum ada rekomendasi KASN,” ujar Komarudin.
Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, pihaknya tidak dapat memutasi pejabat sebelum yang bersangkutan menduduki suatu jabatan selama dua tahun. Orang nomor satu di Banten itu sempat mengeluhkan soal kewenangannya yang terbatas dalam kepegawaian lantaran harus laporan ke KASN terlebih dahulu. Apalagi, terkadang prosedur di KASN panjang. Sementara, Pemprov berharap ada pengisian jabatan yang cepat.
Apalagi, ada ketentuan bahwa Pansel mempunyai syarat dan ketentuan. “Nilai pesertanya harus optimal, kalau tidak diulang dan itu menjadi problem lantaran menambah waktu,” tandas mantan anggota DPR RI ini.
Sementara, lanjut WH, pihaknya harus kerja cepat untuk memenuhi target. Untuk itu, guna mengisi kekosongan, WH menempatkan pejabat pelaksana tugas (Plt).
Diketahui, jabatan Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Kepala Biro Infrastruktur dan SDA, dan Kepala Dinas Pariwisata kosong usai dilakukan mutasi pekan lalu. Untuk jabatan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat sebelumnya dicopot berdasarkan hasil evaluasi selama lima tahun. Sementara Kepala Satpol PP kosong lantaran pensiun.
Meskipun begitu, ada tiga JPT Pratama lain yang juga belum ada kepastian walaupun proses open bidding rampung yaitu Kepala Bina Biro Perekonomian, Asda I, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. (nna/nda/ags)
