JAKARTA – Indonesia akhirnya mendapatkan sebanyak 150.000 perangkat pemeriksaan cepat yang dijemput dari Tiongkok untuk digunakan dalam mendeteksi virus corona (Covid-19). Sebanyak 150.000 kit test tersebut dijemput menggunakan pesawat Hercules dan akan disebarkan mulai hari ini (23/3).
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan, posisi terakhir pesawat sedang transit di Natuna, untuk kemudian tidak berapa lama lagi akan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta
Perangkat pemeriksaan itu akan digunakan untuk penapisan awal atau tes skrining dalam mendeteksi positif atau negatif Covid-19 pada seseorang. Pengecekan akan dilakukan dengan mengambil sedikit darah pasien dan hasilnya dapat keluar dalam waktu kurang dari dua menit.
“Perangkat pemeriksaan cepat itu akan disebarkan ke seluruh Tanah Air sesuai dengan pengelompokan faktor resiko di masyarakat atas dasar kasus positif yang dilayani di rumah sakit,” jelas Yurianto dalam jumpa pers yang diadakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kantor Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Minggu (22/3).
Dari kasus positif Covid-19 yang dilayani di rumah sakit maka akan dilacak orang-orang yang melakukan kontak dekat dengan pasien tersebut. Mereka akan menjalani tes skrining melalui perangkat pemeriksaan cepat itu. Orang-orang yang melakukan kontak dekat dengan pasien positif Covid-19 merupakan kelompok berisiko yang harus segera menjalani tes skrining corona.
Dalam waktu dekat, Pemerintah Indonesia akan terus menambah jumlah perangkat pemeriksaan cepat yang didatangkan dari luar negeri hingga mencapai satu juta perangkat pemeriksaan cepat. “Tidak berapa lama lagi kita akan mendatangkan jumlah yang lebih besar dengan target kita adalah satu juta perangkat pemeriksaan cepat untuk memeriksa kelompok resiko di antara masyarakat,” ujar Yurianto.
Nah, jika orang tertentu diperiksa sebelum tujuh hari terinfeksi virus maka muncul hasil negatif, oleh karena itu pemeriksaan harus diulangi setelah tujuh hari pasien terinfeksi virus corona untuk memastikan negatif atau positif Covid-19. Jika ditemukan hasil positif Covid-19 dari pemeriksaan cepat yang menggunakan perangkat itu, maka akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan molekular dengan menggunakan mesin polymerase chain reaction (PCR).
Terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengemukakan bahwa Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau, sudah siap saat akan ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada 28 Maret 2020. ”Insya Allah pada 28 Maret nanti saat akan ditinjau oleh Bapak Presiden Joko Widodo sudah siap,” ujar Basuki.
Tahap pertama untuk 28 Maret ini terdapat 400 tempat tidur untuk yang observasi akan selesai dan 50 tempat tidur untuk yang isolasi. Fasilitas listrik dan air sudah tersedia, serta instalasi pengolahan airnya sudah 100 persen rampung. ”Jadi di Pulau Galang kita merehabilitasi rumah sakit yang dulu diperuntukkan untuk para pengungsi Vietnam, sekarang progresnya sudah mencapai 80 persen. Kemudian kita membangun sarana untuk observasi dan isolasi,” katanya.
Lebih lanjut Basuki mengatakan, proses penyiapan dan rehabilitasi RS Darurat Corona di Pulau Galang sebetulnya hampir sama komponen pekerjaannya dengan yang dilakukan di RS Darurat Corona Wisma Atlet Kemayoran. “Masyarakat tidak perlu khawatir karena kita semua sudah siap melayani dan mengantisipasi wabah virus corona ini,” ujar Menteri PUPR tersebut.
Sebelumnya Kementerian PUPR menyatakan fasilitas observasi, penampungan dan karantina untuk pengendalian infeksi penyakit menular, termasuk virus corona di Pulau Galang, Kepulauan Riau, akan rampung akhir Maret 2020.
Direktur Jenderal Bina Konsstruksi Kementerian PUPR Trisasongko Widianto menambahkan fasilitas itu akan memanfaatkan lokasi bekas tempat penampungan (kamp) pengungsi Vietnam yang difungsikan sejak tahun 1979 hingga 1996. Pulau Galang saat ini menjadi kawasan wisata sejarah.
Saat ini, sambung dia, progres pembangunan masih dalam tahap persiapan seperti desain dan lainnya. Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut ketika ditanya apakah teknologi konstruksi yang digunakan akan sama dengan yang dilakukan Cina.
Sementara itu, anggota Badan Anggaran DPR RI Mulyadi menyatakan, anggaran dari pemerintah perlu dipergunakan betul-betul untuk fokus menangani virus corona dalam rangka mempercepat respons agar tidak mengganggu kondisi perekonomian Indonesia.
Mulyadi dalam siaran pers juga mengusulkan agar alokasi untuk infrastruktur dan sektor lainnya yang tidak prioritas bisa direalokasikan untuk penanganan Covid-19 serta dampaknya. ”Pemerintah harus bergerak cepat dengan mendukung anggaran yang maksimal,” kata politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Selain itu, ujar dia, pihak eksekutif juga harus segera memperbaiki koordinasi dan mencari solusi untuk permasalahan kesiapan SDM serta peralatan kesehatan. Ia juga berpendapat dalam rangka mengurangi keresahan masyarakat, agar informasi terkait corona dibuat satu pintu.
Mulyadi mengimbau warga agar tetap tenang dan tidak panik, serta mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
Berdasarkan laman resmi Kementerian Keuangan yang dikutip di Jakarta, Minggu (22/3) Inpres tersebut meminta kementerian dan lembaga mengutamakan alokasi anggaran yang ada untuk mempercepat penanganan Covid-19 sesuai protokol yang telah ditentukan.
Untuk diketahui Pemerintah Indonesia 11 Maret 2020 telah menyebut langkah refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa sebagai upaya yang ditempuh dalam percepatan penanganan Covid-19. Setelah Presiden mengesahkan inpres itu, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah diminta segera merevisi anggaran dan mengajukannya kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Selain itu, Inpres tersebut juga mengatur agar kementerian dan lembaga terkait mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan Covid-19 dengan memperluas serta mempermudah akses sesuai UU Penanggulangan Bencana dan aturan turunannya. “Kami telah mengidentifikasi anggaran belanja kementerian dan lembaga APBN 2020 senilai Rp62,3 triliun, yang bisa direalokasi untuk dana penanganan penyebaran Covid-19,” jelas Menkeu Sri Mulyani, Sabtu (21/3). (fin/air/ags)
