Fraksi PDIP Ingatkan Kepala Daerah
SERANG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten mengingatkan Gubernur, Bupati/Walikota agar tidak mempolitisasi program Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Banten. Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat adalah kepentingan kemanusiaan semata.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP Muklis usai menyampaikan 12 rekomendasi fraksinya kepada pimpinan DPRD Banten menyikapi program Pemprov Banten dalam merealokasi APBD Banten 2020 untuk penanganan covid-19.
Muklis menuturkan, fraksinya menekankan penanganan dan pencegahan virus corona di Provinsi Banten, agar benar-benar dilakukan atas dasar kemanusian, tanpa ada kepentingan lain, apalagi kepentingan politik terselubung.
“Sekali lagi kami Fraksi PDI Perjuangan Banten mengingatkan kepada kepala daerah agar penanganan dan penanggulangan penyebaran dan penularan Covid-19 ini benar-benar dilaksanakan murni hanya berdasarkan kepentingan kemanusiaan semata, tanpa ada kepentingan politik terselubung dalam bentuk apapun,” kata Muklis kepada wartawan, Kamis (9/4).
Ia menambahkan, bantuan sosial untuk warga terdampak covid rentan dipolitisasi. Untuk itu, pihaknya berharap kepada Pemprov Banten agar bisa segera mengkalkulasi data pelaksanaan program jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak akibat pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial, sehingga tidak terjadi salah sasaran dan dapat tepat guna, berdaya guna serta berhasil guna. “Meskipun Pilkada 2020 ditunda, bukan berarti penanganan covid dijadikan ajang pencitraan. Padahal bantuan yang diberikan anggarannya dari APBD,” tegasnya.
Terkait pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diwilayah Tangerang Raya, pihaknya juga mengingatkan kepada Pemprov Banten agar menjamin ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.
“Kami juga meminta kepada pimpinan DPRD Banten untuk tetap melakukan pengawasan dan pemantauan yang melekat, agar penanganan covid-19 tidak menyalahi aturan,” tegas Muklis.
Sebelumnya, Fraksi Demokrat DPRD Banten meminta Pemprov mengendalikan harga sembako jelang ramadan dan Lebaran ditengah kesibukannya menangani virus corona.
Menurut Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Banten Dedi Sutardi, mewabahnya virus corona telah melanda 200 lebih negara termasuk di Indonesia, tak terkecuali didalamnya Provinsi Banten. Wabah ini, bukan hanya menjadi bencana kesehatan, namun juga bencana kemanusiaan, lantaran dampak yang dihasilkannya telah mengancam kehidupan manusia. “Terlebih bagi masyarakat di Banten, bahkan hingga hari ini lebih dari 60 warga Banten telah meninggal dunia akibat virus corona. Baik yang PDP maupun kasus terkonfirmasi positif corona,” kata Dedi didampingi anggota Fraksi Demokrat Yoyon Sujana saat memberikan keterangan pers di DPRD Banten, kemarin.
Menyikapi merebaknya wabah corona di Banten, lanjut Dedi, fraksinya telah melakukan kajian dan menelaah berbagai kebijakan Pemprov Banten dalam menangani dan mencegah penyebaran virus corona.
“Fraksi Demokrat berharap Pemprov dan kabupaten/kota bisa sinergis dalam menangani virus corona, terlebih jelang Ramadan dan Lebaran 2020,” ungkapnya.
Setiap tahun, lanjut Dedi, kebutuhan bahan pokok selalu mengalami kenaikan harga jelang Ramadan dan Lebaran. “Apalagi sekarang ditengah wabah virus corona, harga sembako dikhawatirkan melonjak tinggi jelang Ramadan. Makanya kami minta Pemprov Banten untuk mengendalikan harga, serta memastikan persediaan sembako aman untuk masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, tambah Dedi, Fraksi Demokrat meminta Pemprov Banten untuk memberikan semabako gratis kepada ratusan ribu warga miskin dan jutaan warga Banten yang ekonominya terdampak wabah corona.”Kami minta Pemprov untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat, terkait kebutuhan pokok masyarakat selama pandemi corona,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Banten, Mahpudin mengaku fraksinya telah membuat 10 rekomendasi untuk disampaikan kepada Gubernur Banten, sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan melawan virus corona. “Kita siapkan 10 rekomendasi dalam hal penanganan corona. Dimana salah satunya terkait pengendalian harga sembako jelang Ramadan,” kata Mahpudin. (den/nda/ags)











