SERANG – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang mendesak pemerintah desa dan kecamatan melakukan pendataan penerima bantuan sosial (bansos) terdampak coronavirus disease (Covid-19) secara objektif, tidak tebang pilih. Jangan sampai bantuan diberikan kepada yang tidak berhak.
Anggota DPRD Kabupaten Serang, Dendi Kurnia Ardiansyah mengatakan, banyak warga yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Serang. Selain warga miskin, juga warga yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi Covid-19. “Saya minta aparat desa dan kecamatan dalam pendataannya tidak tebang pilih,” desak wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) I itu kepada Radar Banten melalui sambungan telepon seluler, Minggu (19/4).
Ia meminta, pendataan penerima bansos harus berpacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, Dendi juga menyarankan, pemerintah melibatkan seluruh Ketua RT untuk melihat langsung kondisi penerima bantuan. “Sekarang banyak juga warga yang tidak bekerja akibat wabah ini,” ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Dendi juga menilai, data warga miskin saat ini belum tentu sesuai kondisi di lapangan. Oleh karena itu, ia meminta data penerima bansos nanti dapat ditinjau ulang dan dilihat kondisinya langsung. “Kadang datanya masih masuk, tapi orangnya sudah pindah, sudah meninggal, atau sudah mampu,” terangnya.
Terkait itu, Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Serang, Sri Rahayu Basukiwati mengungkapkan, pihaknya sedang melakukan pendataan warga yang terdampak Covid-19. Pendataan dilakukan berjenjang, mulai dari tingkat RT/RW, desa, hingga kecamatan. Perempuan yang akrab disapa Yayu itu juga mengatakan, bantuan sosial yang akan diberikan pemerintah berupa paket sembilan bahan pokok (sembako) untuk tiga bulan ke depan. Selain itu juga, ada bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi berupa uang tunai. “Kita nanti akan pilah pilah supaya tidak tumpang tindih,” katanya.
Berdasarkan data kemiskinan yang dimilikinya, ada 78.000 warga miskin di Kabupaten Serang yang belum terkaver program bantuan sosial pemerintah. Pihaknya juga akan mendata warga terdampak Covid-19 seperti, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tidak lagi berjualan, buruh yang di PHK, dan lainnya. (jek/zai)
