SERANG – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta seluruh program bantuan sosial dari pemerintah harus tepat sasaran. Supaya, tidak ada warga miskin yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah.
Hal itu disampaikan Andika usai memantau bantuan pangan non tunai (BPNT) berupa kartu keluarga sejahtera (KKS) di Desa Malanggah, Kecamatan Tunjungteja, Kabupaten Serang, Rabu (22/4). Andika menegaskan, seluruh program pemerintah pusat dan daerah harus tepat sasaran.
“Kami memastikan, selaku perwakilan pemerintah pusat. Distribusi kartu keluarga sejahtera ini harus berjalan dengan baik, sesuai dan tepat,” kata Andika didampingi Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.
Sekadar diketahui, kartu keluarga sejahtera merupakan program pemerintah pusat. Tahun ini, keluarga penerima manfaat (KPM) program ini bertambah. Provinsi Banten pada April 2020 terdapat penambahan KPM 84.536, yaitu dari semula 470.729 kini menjadi 555.292. Sementara di Kabupaten Serang semula 55 ribu KPM, menjadi 65 ribu KPM.
Besaran bantuan itu juga bertambah, semula Rp150 ribu per KPM/bulan, menjadi Rp200 ribu per KPM/bulan. Proses penyaluran dibantu oleh bank milik pemerintah dan dibelanjakan melalui program e-Warong. “Ini salah satu bantuan pemerintah, berupa bantuan pangan non-tunai. Yang harus dirasakan oleh elemen masyarakat di Provinsi Banten,” ujarnya.
Terkait jumlah bantuan dari Pemprov Banten, Andika menyatakan, masih proses pendataan calon penerima di pemerintah kabupaten/kota yang melibatkan pemerintah desa dan RT/RW. Direncanakan Rp600 ribu per keluarga untuk tiga bulan.
“Mudah-mudahan hari ini selesai, agar realisasinya bisa didistribusikan segera. Ini menambal bantuan pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Saya meminta RT/RW untuk mendata secara riil. Jangan sampai ada yang terlewat,” ujarnya.
Andika juga meminta peran masyarakat dalam program bantuan pemerintah. Warga diminta segera melapor ke RT/RW dan desa jika ada tetangganya yang tidak mampu dan tidak mendapat bantuan. “Melalui program bantuan ini, kita juga butuh partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, Pemkab Serang juga tengah mendata masyarakat yang terdampak ekonomi akibat wabah Covid-19. Mereka yang awalnya bekerja, menjadi tidak punya penghasilan.
Tatu mengungkapkan, data sementara yang masuk, jumlahnya mencapai 59 kepala keluarga (KK). “Tinggal data dari empat dari 29 kecamatan lagi yang belum masuk ke Dinas Sosial Kabupaten Sosial. Hari ini pendataan harus selesai,” ujarnya.
Menurut Tatu, data calon penerima bantuan harus memuat nama, alamat, dan menyertakan kartu keluarga. Tidak boleh ada keluarga yang mendapat bantuan ganda. “Kami tidak ingin ada tumpang tindih bantuan. Jadi satu keluarga, satu jenis bantuan. Agar bantuan merata dan semua yang membutuhkan menerima,” ujarnya. (jek/air)
