SERANG – Sejumlah fraksi di DPRD Banten yang menyalurkan beras corporate social responsibility (CSR) Bank bjb dari Forum CSR kembali mendapat sorotan. Penyaluran beras CSR melalui Dewan diduga upaya meredam hak interpelasi fraksi-fraksi di DPRD terhadap Gubernur terkait pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Banten ke Bank bjb.
Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Banten Angga Andrias menilai penyaluran CSR lewat DPRD ada indikasi untuk meredam langkah Dewan mengajukan interpelasi. “Kalau dilihat, memang ada indikasi kecenderungan ke arah sana (meredam-red),” ujarnya kepada Radar Banten, Rabu (27/5).
Kata Angga, indikasi itu mencuat karena ada beberapa fraksi yang menunda untuk mengajukan hak interpelasi setelah bantuan beras CSR datang ke Dewan. “Tentu bantuan tersebut ada indikasi mengintervensi DPRD,” terangnya.
Ia menengarai jika ada beberapa anggota DPRD yang terlibat mendorong pemberian CSR kepada DPRD Banten. Hal ini mendorong konflik kepentingan antara pelaksana CSR, Pemprov, dan DPRD. “Kalau saja benar ada anggota DPRD yang terlibat memperkuat upaya peredaman di tengah pengajuan hak interpelasi,” ujarnya. Ia menilai bahwa beras CSR yang bersumber dari Bank bjb ke Dewan sudah salah sasaran dan bukan fungsi dari DPRD untuk menyalurkan ke masyarakat.
Selain itu, Angga juga melihat ada dugaan gratifikasi. Sebagai penyalur beras CSR sudah salah, karena penanganan pandemi Covid-19 dilakukan oleh gugus tugas dalam menangani kesehatan, jaring pengaman sosial dan dampak ekonomi kepada masyarakat terdampak. “Kalau fungsi dewan bukan penyalur tapi controling, budgeting, dan legislasi. Malah, kami melihat fungsi tersebut belum maksimal dijalankan DPRD,” terangnya.
Ia berharap Koordinator Wilayah II Koordinasi dan Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK harus tegas kepada Dewan karena ada pelanggaran etika. “Tidak hanya merekomendasikan mengembalikan bantuan tersebut (bukan disalurkan ke masyarakat) tapi juga masuk menjadi temuan baru yang bisa menjadi bahan evaluasi ke depan,” pungkasnya.
F-GOLKAR, NASDEM-PSI, PKS GAMANG
Sementara itu, perkembangan hal interpelasi di DPRD Banten belum bergerak. Sejumlah fraksi yang sempat mendukung langkah Fraksi PDIP mengusulkan hak interpelasi hingga saat ini belum final mengambil sikap. Fraksi Golkar dan NasDem-PSI misalnya, keduanya masih menunggu restu dari pimpinan partai.
Sejak Gubernur Wahidin Halim memindahkan RKUD dari Bank Banten ke Bank bjb pada akhir April lalu, sejumlah anggota DPRD dari sembilan fraksi mulai menyuarakan penggunaan hak interpelasi. Beberapa anggota Dewan yang antusias mengusulkan interpelasi datang dari Fraksi PDIP, Golkar, NasDem-PSI, PKS, PKB hingga Demokrat.
Namun pertengahan Mei lalu, hanya anggota Fraksi PDIP yang sudah menandatangani formulir pengajuan hak interpelasi. Dengan memiliki 13 kursi, PDIP membutuhkan dukungan dari fraksi lain untuk mengajukan hak interpelasi sesuai tata tertib DPRD Banten.
Sekretaris Fraksi Golkar Fitron Nur Ikhsan mengungkapkan, fraksinya sudah melaporkan wacana penggunaan hak interpelasi ke DPD Partai Golkar Provinsi Banten. Apapun keputusan DPD, akan ditindaklanjuti oleh Fraksi Golkar di DPRD Banten. “Fraksi Golkar saat ini menunggu pleno DPD untuk memutuskan hal ini, insya Allah dalam waktu dekat sudah ada keputusan,” kata Fitron.
Ia melanjutkan, penggunaan hak interpelasi penting untuk menunjukkan kesalahan pengambilan keputusan pemindahan RKUD dari Bank Banten ke bjb, namun hal itu menjadi tidak mudah bagi Golkar untuk sembarangan memutuskan. “Golkar harus menjunjung tinggi etika juga, biar bagaimanapun Gubernur WH itu sebelahnya ada Wakil Gubernur Andika. Pak Andika bijaksana sekali melihat persoalan ini, sebab tidak mudah memahamkan jika ada yang melihat interpelasi ini adalah kental politik, meskipun PDIP dan beberapa anggota DPRD pengusul interpelasi melihatnya soal salah kebijakan,” urainya.
Agar tidak salah mengambil keputusan, lanjut Fitron, anggota fraksi Golkar menunggu arahan dari DPD. “Kalau Golkar gegabah, nanti orang melihat interpelasi ini politis, orang kira Golkar mau menjatuhkan WH. Padahal Golkar ingin menjernihkan. Itu yang sedang Golkar pikirkan,” tegasnya.
Selama ini, sikap Golkar terhadap keberadaan Bank Banten selalu objektif. Golkar tidak pernah membela Bank Banten sejak pendiriannya. Bahkan penyertaan modal tahap pertama sampai usulan berikutnya, Golkar selalu tegas menolak sebelum ada audit dan penyehatan manajemen. “Golkar sikapnya sudah jelas sejak jauh-jauh hari, ada dokumennya. Jadi terkait interpelasi, sabar ya tunggu arahan DPD,” pungkas Fitron.
Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem-PSI Furtasan Ali Yusuf mengungkapkan, fraksinya mempersilakan semua anggotanya untuk bersikap sesuai keinginannya. “Hak interpelasi merupakan hak setiap anggota Dewan, bukan hak fraksi. Namun sejauh ini kami belum mendapatkan arahan dari pimpinan partai,” ujarnya.
Untuk anggota dewan dari Partai NasDem, lanjut Furtasan, dalam waktu dekat melakukan rapat koordinasi dengan DPW NasDem. “Sampai hari ini (kemarin-red), Fraksi NasDem-PSI belum mengambil sikap. Kami menunggu arahan pimpinan partai,” tegasnya.
Senada, Ketua Fraksi PKS Juheni M Rois mengatakan, fraksinya belum mendapat arahan dari DPW PKS. “Interpelasi kan hak melekat anggota Dewan, jadi apa pun sikap anggota frakai akan kita hormati,” ungkapnya.
Terpisah, Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Banten Jazuli Abdillah masih enggan menyampaikan sikap fraksinya terkait interpelasi. Menurutnya, Fraksi Demokrat belum melakukan pembahasan internal terkait wacana interpelasi. “Kami belum lihat redaksionalnya (formulir pengajuan hak interpelasi),” katanya.
Sebelumnya Ketua Fraksi Partai Golkar Suparman menyampaikan, fraksinya sependapat dengan usulan rencana Fraksi PDIP, agar DPRD Banten menggunakan hak interpelasi. “Kebijakan gubernur terkait Bank Banten berdampak secara serius di tengah masyarakat. Menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran. Sementara Gubernur mengabaikan konsultasi dan pembicaraan serta koordinasi dengan DPRD,” ungkapnya.(fdr-den/alt)
