SERANG – Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) untuk pilkada serentak di empat daerah di Banten bertambah 1.648 unit. Hal itu terjadi karena ada pengurangan jumlah maksimal pemilih per TPS yang semula 800 orang menjadi 500 orang.
Ketua KPU Provinsi Banten Wahyul Furqon mengatakan, dengan penambahan TPS itu maka jumlah TPS di empat daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak menjadi 9.040 unit dari sebelumnya 7.392 TPS. “Bertambahnya jumlah TPS memang berdampak kepada anggaran,” ujar Wahyul dalam rapat koordinasi pemerintah daerah di Banten yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020 di gedung Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Rabu (22/7). Empat daerah itu adalah Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon.
Kata Wahyul, berkurangnya jumlah pemilih per TPS memperkecil potensi penyebaran Covid-19. Lantaran keselamatan dan kesehatan menjadi tujuan utama. Diuraikan, 9.040 TPS itu terdiri atas Pandeglang 2.242 TPS, Kabupaten Serang 3.055 TPS, Kota Cilegon 778 TPS, dan Kota Tangerang Selatan 2.965 TPS.
Penambahan jumlah TPS berimbas pada anggaran. “Terkait persoalan anggaran. APD (alat pelindung diri-red) dan penambahan TPS dibantu APBN. Kalau dari NPHD (nota perjanjian hibah daerah-red) tidak mencukupi karena desain awalnya tidak tahu pandemi Covid,” terangnya.
Berdasarkan catatan, jumlah kekurangan anggaran di masing-masing kabupaten kota bervariasi. Rinciannya, Kabupaten Serang Rp26,56 miliar, Kota Cilegon Rp10,88 miliar, Pandeglang Rp13,66 miliar, dan Tangerang Selatan Rp20,66 miliar. Total seluruhnya Rp71,77 miliar.
Kata Wahyul, bantuan dari APBN untuk tahap satu sudah ditransfer ke masing-masing kabupaten kota. “Jumlahnya Rp19 miliar tersebar di kabupaten kota yang melaksanakan pilkada,” ungkapnya.
Wahyul mengatakan, selain penambahan anggaran, jumlah TPS yang bertambah berimplikasi kepada jumlah personel. Misalnya, jumlah PPDP yang direkrut juga sejumlah dengan TPS yakni 9.040 orang karena untuk coklit, satu TPS satu petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP).
Untuk memastikan kesehatan para personel penyelenggara pemilu, ia mengaku, sudah melakukan rapid test di empat kabupaten kota. “Ada yang reaktif di Pandeglang. Tapi setelah dilakukan swab hasilnya negatif,” ujarnya.
Sementara Wakapolda Banten Brigjen Pol Wirdhan Denny mengatakan, mengerahkan 3.302 personel untuk pengamanan pilkada di wilayah hukum Polda Banten. Untuk anggaran, menggunakan hibah dari kabupaten kota. “Sehingga kekurangan APD sudah diusulkan ke pemerintah daerah,” terangnya.
Ia mengungkapkan, mengajukan anggaran Rp11,72 miliar namun yang disetujui Rp7,1 miliar. Sedangkan Rp4,25 miliar belum disetujui. “Kami berharap mendekati hari H nanti dapat disetujui,” ujarnya.
Untuk standar pengamanan di TPS, dua personel kepolisian dan dua Linmas akan ditempatkan di satu TPS. Kecuali saat penghitungan suara akan memaksimalkan jumlah personel di TPS. “Juga didukung personel dari Linmas maupun TNI,” ujarnya.
Di tempat yang sama Gubernur Wahidin Halim mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi kemarin ditegaskan bahwa pilkada siap digelar. “KPUD juga sudah siap dengan operasionalnya, dengan protokoler kesehatannya, kapolda juga sudah siap dengan personelnya, aparaturnya termasuk TNI,” terangnya.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, penambahan TPS lantaran pelakanaan pilkada yang dilakukan di luar kebiasaan yakni saat pandemi Covid-19. Dampaknya, ada penambahan kebutuhan pembiayaan. “Kami telah berkoodinasi dengan instansi terkait dan berupaya tidak ada penambahan anggaran,” ujarnya.
Tatu mengatakan, baru bisa membayarkan 80 persen atau Rp60,5 miliar ke KPU dari usulan anggaran Rp75 miliar. Sedangkan, Bawaslu baru Rp15,6 miliar dari usulan Rp19,5 miliar dan TNI-Polri Rp3,2 miliar. Kata dia, belum terpenuhinya realisasi hibah untuk pelaksanaan pilkada dikarenakan kondisi keuangan terganggu selama pandemi Covid-19.
Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani mengungkapkan, anggaran untuk KPU dan Bawaslu sudah dicairkan Rp67 miliar dan Rp9 miliar pasca adendum. Sementara untuk Polri senilai Rp5 miliar juga sudah dicairkan. Sedangkan untuk TNI Rp3,7 miliar sedang proses dan sudah siap di kas daerah. “Kini kami akan melaksanakan simulasi penambahan TPS,” tuturnya.
Adapun anggaran untuk dua daerah lainnya berdasarkan hasil paparan terdiri atas Kabupaten Pandeglang untuk KPU Rp67 miliar dan Bawaslu Rp17 miliar sudah terealisasi. Sedangkan untuk TNI-Polri Rp3 miliar yang saat ini sedang dalam proses. Sedangkan untuk Kota Cilegon, KPU mendapat anggaran Rp33,9 miliar dan Bawaslu senilai Rp10 miliar. (nna/alt)
