SERANG – Pandemi Covid-19 memengaruhi capaian target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Untuk mengejar ketertinggalan, pada 2021 Pemkot Serang plotting anggaran untuk program unggulan mencapai Rp75,7 miliar.
Walikota Serang Syafrudin mengatakan, pada 2021, anggaran Pemkot Serang difokuskan kembali untuk pembiayaan pembangunan. “Semua OPD (organisasi perangkat daerah-red) kita berikan plafon anggaran sehingga menentukan skala prioritas dan tidak ngawur,” ujarnya kepada wartawan usai memimpin Rapat Koordinasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di Aula Setda Pemkot Serang, Selasa (28/7).
Syafrudin mengaku secara bertahap sedang memenuhi janji politiknya yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Untuk memenuhi target, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membuat plotting anggaran pembangunan pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Semua OPD mendapatkan plotting anggaran. Tapi memang ada tiga OPD yang paling besar, yaitu Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang-red), Dinas Kesehatan dan Dinas Perkim (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman-red),” katanya.
Kata Syafrudin, pembangunan infrastruktur masih menjadi program prioritas dan unggulan Pemkot Serang di 2021. Di antaranya, pembangunan jalan perbatasan, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), masjid angung At-Tsauroh, Islamic Center dan lainnya. “Tahun ke tiga di 2021 fokus kita masih di infrastruktur,” terangnya.
“Memang kalau berdasarkan kebutuhan Dinas PUPR kebutuhannya mencapai Rp70 miliar. Tentu itu bertahap. Kita upayakan 2023 target infrastrukur di PUPR tercapai,” tambah Syafrudin.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang, Nanang Saefudin mengatakan, plotting angaran tahun depan itu untuk memenuhi capaian sesuai target RPJMD. “Jadi gini, kita kasihkan pagu tiap OPD. Misalnya, Rp70 miliar untuk PUPR, jadi OPD yang menyesuaikan,” ungkapnya.
Selain membahas sektor belanja daerah, kata Nanang, pembahasan KUA PPAS juga membahas pendapatan daerah (PAD) pada OPD penghasil. “Di tengah Covid-19 ini perlu dipacu pendapatan. Sekarang kan sudah mulai ke pemulihan (ekonomi-red). 5 sampai 7 Agustus ini Pemkot akan melakukan pemetaan pendapatan bagi OPD yang menghasilkan PAD,” katanya.
“Pemetaan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran pendapatan. Makanya, kita inventarisir sektor mana saja yang bisa dimaksimalkan,” tambah Nanang.
Terpisah, Kepala Dinas PRKP Kota Serang Iwan Sunardi mengaku pihaknya mengusulkan beberapa program unggulan pada 2021. Program tersebut membutuhkan anggaran Rp40,3 miliar.
“Ada beberapa lokus pembangunan yang diplotkan dalam KUA PPAS, di antaranya, RTH Taktakan, Walantaka, Curug, Taman Sari, termasuk pembangunan jalan KSB (menuju Puspemkot Serang-red),” katanya.
Sedangkan Kepala Dinas PUPR Kota Serang M Ridwan mengatakan, pihaknya membutuhkan tak kurang dari Rp70 miliar untuk mengakselerasi RPJMD 2018-2023.
“Ini tahun ketiganya pak Walikota dan Wakil Walikota, untuk menyongsong pemenuhan janji politik. Sehingga 2021 banyak membutuhkan anggaran. Secara detail nanti berapa anggaran yang disepakati menyesuaikan keuangan daerah,” katanya.
Ridwan menjelaskan, alokasi anggaran Rp70 miliar diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan di wilayah perbatasan, landscaping masjid agung, Islamic Center, akses menuju destinasi wisata termasuk pembangunan gedung pelayanan. “Kami berharap di 2021 program berjalan lancar sesuai target, tidak seperti 2020 terdampak Covid-19,” pungkasnya. (fdr/nda)
