Dewan Ingatkan Satgas Sekolah
Pimpinan dan anggota DPRD Banten mengingatkan Satgas Percepatan Pembangunan SMA/SMK Negeri agar tidak main-main dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Peringatan itu disampaikan dewan menyikapi banyaknya SMA/SMK Negeri di Banten yang belum memiliki gedung, sehingga terpaksa menumpang di sekolah lain.
Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said mengaku prihatin di usia Provinsi Banten yang sudah genap 20 tahun. Masih banyak siswa SMA/SMK Negeri di Banten yang harus numpang belajar di sekolah lain. “Bertahun-tahun harus numpang belajar, padahal sekolah negeri. Kenapa Satgas tidak menyelesaikan persoalan ini secara bertahap,” kata Nawa kepada Radar Banten, akhir pekan kemarin.
Ia melanjutkan, layanan pendidikan menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga Pemprov Banten yang mengelola SMA/SMK negeri harus serius menyelesaikan persoalan ini.
“Memang kewenangan pemprov mengelola SMA/SMK baru empat tahun. Mestinya sudah pegang data berapa sekolah negeri yang masih numpang sejak proses peralihan. Bukan sekarang baru sibuk mendata dan mensurvei,” tegasnya.
Nawa yang juga Koordinator Komisi V DPRD Banten menambahkan, pembangunan unit sekolah baru (USB) yang dianggarkan tahun 2020 gagal direalisasikan lantaran pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tahun depan Satgas harus tancap gas.
“Datanya harus akurat, berapa sebenarnya sekolah yang masih numpang di kabupaten kota. Masa iya baru ketahuan hanya yang di Kabupaten Lebak,” tuturnya.
Politikus Partai Demokrat ini memaparkan, program pendidikan gratis di SMA-SMK Negeri yang sudah berjalan di Banten, mestinya dibarengi dengan fasilitas yang memadai seperti bangunan dan alat penunjang pembelajaran lainnya.
“Program pendidikan gratis untuk sekolah SMA/SMK Negeri sudah berjalan namun, ternyata penunjang pembelajarannya masih kurang, ini jadi catatan,” tegasnya.
Agar pemprov melalui Satgas dan Dindik Banten bergerak cepat, Nawa mengaku telah menugaskan Komisi V mengawal persoalan sekolah yang masih numpang hingga 2020.
“Tahun anggaran 2021 semuanya kita anggarkan, sehingga tidak ada alasan lagi ada sekolah negeri yang masih numpang,” pungkas Nawa.
Senada, anggota Komisi V DPRD Banten Furtasan Ali Yusuf juga menyoroti kinerja Satgas percepatan pembangunan SMA/SMK Negeri. Menurutnya, selama empat tahun target pembangunan 54 sekolah baru masih jauh dari harapan.
“Target gubernur dan wakil gubernur membangun 54 unit sekolah baru, tapi sampai tahun ini belum sampai setengahnya,” katanya.
Ia berharap, tahun depan tidak ada lagi alasan pembangunan sekolah gagal. “Saya heran kenapa pihak swasta begitu mudahnya membangun gedung sekolah, tapi sekolah negeri yang jelas-jelas anggarannya sudah ada malah banyak kendala. Akibatnya sekolah numpang hingga bertahun-tahun,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Tabrani mengatakan, sesuai intruksi gubernur, tim satgas langsung bergerak mendata sekolah yang masih numpang.
“Kami baru cek di Kabupaten Lebak. Ada 13 sekolah yang menumpang di sekolah lain,” katanya.
Selain di Kabupaten Lebak, ia mengaku mendapat informasi bahwa di Kabupaten Pandeglang juga masih ada sekolah yang menumpang. Namun, data di daerah lain belum diketahui. “Saat ini kami konsentrasi mencari tanahnya dan sekaligus nanti dibangun bila proses pengadaan tanahnya lancar tahun depan,” tutur Tabrani. (den/alt)
