SERANG – 12 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Banten belum juga mengajukan pencairan anggaran recovery economy atau pemulihan ekonomi. Akibatnya, dana sebesar Rp20 miliar yang berasal dari bantuan tak terduga (BTT) itu belum juga terserap.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengungkapkan, belum ada realisasi anggaran recovery economy. “Belum ada pengajuan,” ujar Rina, kemarin.
Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten Babar Soeharso mengatakan, semua rencana pemberian bantuan recovery economy sedang di-review oleh Inspektorat Banten. “Sehingga belum efektif karena masih dokumen persiapan,” ujarnya.
Kata dia, berdasarkan desain awal, anggaran pemulihan ekonomi itu berada di 12 OPD yang memiliki rumpun ekonomi seperti Disperindag, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, serta Dinas Ketahanan Pangan. Namun, alokasi anggaran cukup besar yakni di Dinas Ketahanan Pangan karena untuk penyediaan pangan.
Ia mengatakan, Disperindag sendiri hanya mendapatkan alokasi anggaran sekira Rp150 juta untuk bantuan industri kecil menengah (IKM) yang memproduksi alat pelindung diri (APD) harus sesuai standar kesehatan. Anggaran untuk OPD yang dipimpinnya memang mengalami pengurangan lantaran duplikasi dengan OPD lain.
“Kami hanya bantuan teknis ke IKM,” tuturnya.
Bantuan yang digulirkan nanti untuk menguatkan standarisasi dan bukan bantuan modal. Bantuan yang diberikan nanti berupa bimbingan teknis. Hanya saja calon penerimanya sedang di-review. “Misalnya semula IKM handycraft, tapi karena pandemi beralih menjadi IKM APD karena menyesuaikan pasar,” katanya. (nna/nda)










