Pinjaman Daerah Tutupi Defisit
SERANG – Tahun depan Pemprov Banten memiliki anggaran belanja daerah mencapai Rp16,01 triliun lebih. Anggaran itu termasuk dana pinjaman daerah sebesar Rp4,1 triliun.
Sementara pendapatan daerah tahun depan hanya ditargetkan Pemprov Banten sebesar Rp 11,6 triliun. Untuk menutupi defisit anggaran, Pemprov mengandalkan dana pinjaman daerah dan Silpa APBD 2020.
Hal itu terungkap dalam rapat paripurna pengambilan keputusan tentang persetujuan DPRD terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2021 di gedung DPRD Banten, Senin (30/11).
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten, Ali Nurdin A Gani dalam laporannya mengungkapkan, raperda APBD 2021 telah dibahas banggar bersama TAPD Provinsi Banten, dan telah diplenokan pada Sabtu (28/11).
Dalam rapat pleno disepakati hasil pembahasan Rancangan APBD Banten 2021 diparipurnakan untuk meminta persetujuan DPRD Banten. “Ada penambahan anggaran belanja daerah sekira Rp458 miliar lebih, sehingga postur APBD 2021 menjadi Rp16.015 triliun,” ujar Ali dalam rapat paripurna yang dihadiri langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
Ia melanjutkan, rincian belanja daerah sebesar itu terdiri dari belanja operasional Rp7,641 riliun, belanja modal Rp5,537 triliun. Belanja tidak terduga sebesar Rp84,6 miliar, belanja transfer sebesar Rp2,751 triliun. Menurutnya, dari hal tersebut terjadi defisit Rp 4,47 triliun yang ditutupi dari penerimaan pembiayaan senilai Rp4,47 triliun.
“Sedangkan pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp11.608 triliun, sehingga terjadi defisit anggaran sekira Rp4,407 triliun,” bebernya.
Dikatakan Ali, untuk menutup defisit anggaran belanja dengan target pendapatan pada tahun 2021, Pemprov mengandalkan dana pinjaman daerah sebesar Rp4,1 triliun dan Silpa APBD 2020 sekira Rp329,1 miliar.
“APBD 2021 juga mengalokasikan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp65 miliar untuk penyertaan modal PT Agrobisnis Banten Mandiri,” ungkap Ali.
Dalam kesempatan itu, Ali juga menyampaikan saran dan masukan dari Banggar DPRD Banten untuk ditindaklanjuti Pemprov Banten. “Dengan anggaran belanja yang sangat besar, kami minta Pemprov melakukan kinerja yang lebih kreatif, inovatif, progresif dalam menggali potensi pendapatan daerah, lantaran Pemprov harus mengembalikan dana pinjaman daerah secara bertahap,” sebut Ali.
Khusus terkait pinjaman daerah sebesar Rp4,1 triliun, Ali mengingatkan pemprov agar menggunakannya sesuai dengan program pemulihan ekonomi nasional.
“Pemprov harus memastikan aksesibilitas infrastruktur daerah yang kuat dalam memulihkan ekonomi daerah akibat Pandemi Covid-19,” tegasnya.
Usai laporan juru bicara banggar, Ketua DPRD Banten Andra Soni yang memimpin langsung rapat paripurna kemudian meminta persetujuan anggota DPRD Banten yang hadir langsung maupun secara virtual.
Setelah semua memberikan persetujuan, Andra kemudian menetapkan Raperda APBD 2021 menjadi perda.
“Alhamdulillah APBD 2021 telah ditetapkan tepat waktu, dan selanjutnya menunggu hasil evaluasi Kemendagri,” kata Andra.
Sementara itu, Gubernur Wahidin Halim dalam sambutannya mengungkapkan, persetujuan DPRD Banten terhadap Perda APBD 2021 akan dijadikan dasar untuk menyusun rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.
“Dokumen APBD ini akan kami sampaikan kepada Mendagri untuk dievaluasi, sebelum disahkan menjadi perda, sesuai PP 12/2019 dan PP 64/2020,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, WH menegaskan penganggaran Rp65 miliar untuk BUMD Agrobisnis merupakan hasil konsultasi Pemprov dengan Kemendagri.
“Insya Allah pembiayaan daerah ini untuk kepentingan masyarakat Banten. Saya sudah instruksikan agar PT Agrobisnis mulai berkiprah tahun depan,” ungkapnya.
Usai Paripurna, Gubernur yang akrab disapa WH memastikan dana pinjaman daerah ke pusat akan digunakan sesuai peruntukannya. WH pun menegaskan bahwa pemprov berkomitmen untuk menjalankan seluruh program yang dicanangkan dalam APBD 2021 dengan sebaik-baiknya.
“Apa yang disarankan DPRD menjadi pertimbangan kami, yang pasti semua program tahun depan harus dilaksanakan sejak awal tahun, sehingga semuanya mencapai target, terlebih ada penambahan sejumlah pos belanja daerah termasuk bantuan keuangan untuk kabupaten/kota,” pungkasnya. (den/air)
