SERANG – Upaya pemerintah menghentikan penyebaran Covid-19 melalui program vaksinasi masih menuai pro dan kontra. Di sejumlah daerah banyak kelompok masyarakat yang menyuarakan penolakan terhadap vaksin covid-19 dengan berbagai alasan.
Menyikapi polemik tersebut, Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten meminta masyarakat Banten untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Adapun terkait vaksinasi Covid-19, FSPP menghormati perbedaan pendapat yang muncul di tengah masyarakat.
Ketua Presidium FSPP Banten KH Anang Azhari Ali mengungkapkan, program vaksinasi yang digagas pemerintah merupakan salah satu upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyebaran Covid-19. Namun untuk meyakinkan warga, pemerintah harus membuktikan manfaatnya.
“Secara prinsip FSPP mendukung vaksin covid-19, bagi yang mau silakan, tapi bagi warga yang menolak jangan dipaksa,” kata Anang kepada wartawan usai pembukaan rapat kerja II FSPP Banten di Gedung Negara Banten, Kota Serang, Selasa (19/1).
Ia melanjutkan, secara kelembagaan FSPP telah diminta Gubernur Banten untuk ikut menyosialisasikan dan menyukseskan program vaksinasi covid-19.
“Pak Gubernur minta bantuan kepada semua pimpinan dan kiai di pondok pesantren melalui wadah FSPP, untuk ikut menyosialisasikan kepada masyarakat terkait program vaksin,” tuturnya.
Anang menambahkan, program vaksinasi covid-19 tahap awal telah dimulai pemerintah. Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang memulai suntik vaksin covid dari para pemimpinnya. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat meningkat.
“Vaksinasi itu sebagaimana keinginan masyarakat ya dimulai dari presiden dulu. Presiden sudah kemudian pimpinan daerah, kepala daerah sudah. Nah sekarang terserah kebijakan pemerintah kepada siapa selanjutnya vaksin covid ini diberikan,” urainya.
Bahkan Anang menuturkan, keluarga besar FSPP Banten juga siap disuntik vaksin pada tahap berikutnya, meskipun masih ada tokoh agama yang hingga saat ini tidak setuju vaksinasi Covid-19.
“Pengurus FSPP insya Allah siap divaksin, tapi kalau ada kiai yang kabur petugas tidak boleh memaksa. Sebab vaksinasi ini sifatnya sukarela,” bebernya.
Ke depan, kata Anang, bila vaksin Covid-19 ini sudah terbukti manfaatnya, pemerintah bisa membuat kebijakan yang mengikat agar semua warga bersedia menerima suntik vaksin.
“Kami yakin pemerintah tidak akan mewajibkan vaksinasi saat ini, sebab menunggu vaksin ini betul-betul dirasakan manfaatnya. Nah kalau sudah terbukti manfaatnya, pemerintah bisa membuat kebijakan sesuai aturan yang berlaku bahwa setiap warga wajib divaksin,” tegasnya.
Secara umum, semua warga negara mengharapkan pandemi covid ini segera berakhir. Sebab dampaknya bukan hanya dalam aspek kesehatan, namun semua aspek kehidupan termasuk lembaga keagamaan seperti pesantren.
“Bahkan ekonomi wali santri juga terdampak, sehingga mengalami kesulitan pada pembiayaan pesantren,” ujarnya.
Selain itu, tambah Anang, pemberdayaan ekonomi Ponpes juga ikut terdampak, padahal itu menjadi kekuatan para santri lantaran pesantren juga sempat diliburkan sekira tiga bulan. Semua ponpes wajib menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran corona di ponpes.
“Akhirnya dengan kekuatan doa, zikir, ikhtiar maka silakan bagi para wali santri untuk masuk ke dalam pesantren dan kita berlakukan protokol kesehatan ketat, di mana semua harus rapid test atau swab,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim dalam sambutannya mengatakan, pondok pesantren memiliki peran yang sangat strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam pembinaan umat.
“Dinamika masyarakat Banten tidak terlepas dari peran ulama, tokoh masyarakat, dan pondok pesantren, untuk itu diperlukan sinergitas agar tetap bersama-sama pemerintah daerah menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif,” kata Wahidin dalam sambutan pembukaan.
Gubernur yang akrab disapa WH ini mengajak para kiai dan pimpinan ponpes untuk menyosialisasikan program pemerintah dengan jelas, sehingga masyarakat tidak percaya berita bohong atau hoax.
“Termasuk menyosialisasikan program vaksin kepada masyarakat. Bantu pemerintah dengan menyampaikan informasi yang benar bahwa rumah sakit penuh. Masyarakat harus disiplin mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, WH juga menyerahkan bantuan ponpes sebesar Rp161,6 miliar untuk 4.042 pondok pesantren di Provinsi Banten. Bantuan diterima secara simbolis oleh Ketua Presidium FSPP Banten.
“Tahun ini pondok pesantren mendapatkan bantuan masing-masing Rp40 juta. Untuk pengelolaannya, diserahkan ke masing-masing ponpes sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat untuk peningkatan ekonomi pesantren. Bantuan ini bentuk apresiasi saya semacam insentif,” beber WH.
Ketua Pelaksana Raker II FSPP Banten Fathullah dalam laporannya menyampaikan raker diikuti oleh pengurus FSPP Provinsi Banten masa bakti 2020-2025 dan FSPP kabupaten kota.
“FSPP Banten diharapkakn bisa berkiprah dan berkontribusi bersama pemerintah mewujudkan Banten yang berakhlakul karimah,” ujarnya. (den/alt)
