CILEGON-Sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dinilai belum siap diterapkan karena masih terkendala. Akibat SIPD, kegiatan di Pemkot Cilegon mandek sejak awal Januari 2021.
Oleh karena itu Komisi III DPRD Kota Cilegon meminta agar Pemkot Cilegon segera menggunakan aplikasi lain dalam rangka pendampingan.
Ketua Komisi III Abdul Ghoffar mengatakan, melakukan rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon khusus membahas kendala penerapan SIPD di Lingkungan Pemkot Cilegon.
“Kami undang BPKAD, karena kegiatan Pemkot Cilegon tidak berjalan karena SIPD. Jangankan kegiatan fisik, bayar listrik dan telepon saja OPD (organisasi perangkat daerah-red) jadi mikir-mikir, karena tidak ada uangnya. Masa iya mau dibiarkan sampai listrik dan telepon diputus, bisa Lockdown nanti pemerintah,” kata Ghoffar kepada Banten Raya (grup Radar Banten), Selasa (26/1).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, dalam aplikasi SIPD tersebut terdapat perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan. Saat ini, pemerintah daerah tidak dapat mengakses sistem penatausahaan dan pelaporan, sehingga berpengaruh terhadap seluruh kegiatan pemerintahan.
“SIPD sebetulnya sudah dilaksanakan, hanya ketika masuk kepada penatausahaan terjadi kendala. Sehingga, kami meminta persoalan ini untuk dilaporkan ke kepala daerah agar kepala daerah bisa menindaklanjuti ke Kemendagri. Kami juga akan melaporkan kepada pimpinan DPRD Cilegon agar bisa difasilitasi oleh Adeksi (Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia), karena ini bisa menghambat semua kegiatan,” ungkapnya.
Pada rapat yang berjalan tertutup tersebut, lanjut Ghoffar, pihaknya mendapat penjelasan jika Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran. Isinya bahwa pemerintah daerah diperbolehkan menggunakan aplikasi lain selain SIPD.
“Intinya, pemerintah daerah boleh mendampingkan SIPD dengan sistem keuangan lain. Misalkan Simral (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan) atau Simda (Sistem Informasi Manajemen Daerah),” pintanya.
Ghoffar mendorong agar Pemkot Cilegon segera menindaklanjuti surat edaran tersebut. Sebab menurutnya, kelancaran penganggaran pemerintah sangat krusial.
“Sampai sekarang kan gaji PNS dan honorer belum dibayar. Terlebih, dalam waktu dekat akan dilakukan kegiatan seputar pelantikan kepala daerah baru. Itu kan kegiatan sekertariat daerah. Kalau tidak dianggarkan, bagaimana nasib pelantikan nanti,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Sekrtearis BPKAD Kota Cilegon Udung Sukandar mengaku, sedang mencari pilihan aplikasi pendamping SIPD. Pihaknya tengah berkomunikasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Penganggaran (BPKP) dan pemerintahan daerah lain. “Kami sedang mencari opsi, apakah kembali ke Simda atau Simral. Kira-kira aplikas mana yang bisa memercepat penganggaran,” katanya.
Udung membenarkan jika agenda-agenda Pemkot Cilegon mandek gara-gara SIPD. Katanya, gara-gara penatausahaan tidak bisa mengunggah ke sistem, pihaknya tidak bisa melakukan penganggaran kegiatan Pemkot Cilegon. “Gara-gara ini, semua program APBD tidak bisa dilaksanakan. Karena penatausahaan mandek, kami tidak bisa mengeluarkan uang. Karena aplikasi penatausahaan dan pelaporannya belum ada dari kementeriannya,” imbuhnya. (gillang/alt)
