JAKARTA – Marzuki Alie menilai pemecatan dirinya sebagai kader Partai Demokrat dan enam kader lainnnya menunjukan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin memuluskan jalan oligarki dan dinasti di Partai Demokrat.
“SBY dan AHY melakukan pemecatan kader senior untuk memuluskan langkah dinasti dan oligarki mereka di Partai Demokrat,” ujar Marzuki kepada wartawan, Sabtu (27/2), sebagaimana dilansir JawaPos.com.
Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini tidak mempermasalahkan dipecat dari Partai Demokrat. Sebab selama ini dia berjuang untuk memperbaiki partai yang dia dirikan menjadi lebih baik.
“Yang dipecat bangga karena membela kebenaran, melakukan jihad politik mendukung upaya membebaskan Partai Demokrat dari pengerdilan,” katanya.
Mantan ketua DPR RI ini menyatakan, dengan pemecatan dirinya maka akan ada balasannya dari Allah SWT. Sebab yang dia lakukan di Partai Demokrat adalah benar untuk membuat partai lebih baik. “Insya Allah akan ada karma, tidak ada perbuatan zalim yang tidak ada balasannya,” tegasnya.
Partai Demokrat melakukan pemecatan enam orang kader yang dianggap terlibat dalam upaya kudeta terhadap AHY yakni Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya. Mereka dianggap berupaya melakukan kudeta terhadap AHY sebagai ketum dengan berusaha menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) secara ilegal.
Sementara Marzuki Alie dipecat karena terbukti bersalah melakukan tingkah laku buruk dengan tindakan dan ucapannya. Marzuki dinilai secara terbuka di media massa dengan menebarkan kebencian dan permusuhan terhadap Partai Demokrat.
Tindakan Marzuki Alie telah mengganggu kehormatan dan integritas, serta kewibawaan Partai Demokrat. Pernyataan dan perbuatan Marzuki Alie merupakan fakta yang terang benderang berdasarkan laporan kesaksian dan bukti-bukti serta data dan fakta yang ada.
Dengan demikian, sejak keputusan ditetapkan, tujuh kader tersebut secara otomatis gugur hak dan kewajibannya sebagai anggota Partai Demokrat. Seluruh perkataan dan perbuatannya tidak lagi dapat dikaitkan dengan Partai Demokrat. Termasuk juga larangan bagi mereka untuk menggunakan seragam, atribut, simbol, lambang dan identitas Partai Demokrat. (jpc)
