SERANG – Pilkades serentak di empat kabupaten se- Banten dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19, dimulai dari Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang.
Namun yang mencuat bukan pelanggaran protokol kesehatan (prokes), melainkan banyaknya anggota DPRD kabupaten dan Provinsi yang diduga ikut berselancar memanfaatkan pesta demokrasi di tingkat desa.
Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun Radar Banten, sejumlah politisi banyak yang terjun langsung mengusung calon kepala desa (kades) jagoannya. Mulai dari penyandang dana hingga ikut kerkampanye. Kasus terakhir terjadi di Kabupaten Pandeglang, ada anggota DPRD yang terang-terangan melakukan kampanye untuk menenangkan salah satu calon kades.
Fenomena turun gunung sejumlah elit parpol ditanggapi serius pengamat politik dan kebijakan publik Unsera Ahmad Sururi. Ia menilai, keterlibatan anggota DPRD dalam gelaran Pilkades, baik dewan kabupaten maupun provinsi, dari sisi etika politik tidak sejalan dengan etika demokrasi.
“Sekaligus tidak memberikan contoh edukasi berdemokrasi dan berpolitik yang baik,” kata Sururi kepada Radar Banten, Jumat (15/10).
Kata Sururi, Pilkades merupakan bagian dari proses edukasi demokrasi yang tidak terlepas dari dinamika politik lokal. Dalam konteks anggota dewan mendukung salah satu calon merupakan sesuatu yang wajar dan sah-sah saja, jika tujuannya adalah memberikan edukasi berdemokrasi dan berpolitik bagi masyarakat.
“Yang tidak etis ketika melakukan intervensi, sebab Pilkades bukan panggungnya partai politik,” tuturnya.
Ia melanjutkan, proses berdemokrasi seharusnya tetap dijaga, anggota dewan punya tanggung jawab moril untuk menjadikan Pilkades serentak ini sesuai dengan prinsip-prinsip etika demokrasi.
“Semestinya mekanisme demokrasi dan politik di desa biarlah menjadi dari, oleh dan untuk masyarakat desa,” urainya.
Namun faktanya, tambah Sururi, gelaran Pilkades selalu dijadikan panggung politik oleh para elit parpol. Dimana sejumlah calon kades justru banyak yang dipersiapkan atau didorong oleh para anggota dewan.
“Realitasnya demikian dan itu jelas menabrak etika politik, karena mengukur dari perspektif elit saja dan kepentingan politik,” bebernya.
Adapun kalkulasi politiknya cukup jelas, sebab figur calon kades yang didukung itu diharapkan akan memberikan dan memobilisasi suara di Pemilu mendatang.
“Jadi pola pikirnya sangat pragmatis, bisa jadi tidak penting desa itu akan maju atau tidak. Yang penting kades terpilih punya hutang budi yang harus melunasinya di gelaran pemilu,” pungkas Sururi. (Deni S)












