SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Jalur zonasi saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK/SKh negeri tahun ajaran 2022/2023 harus berdasarkan Kartu Keluarga (KK). Administrasi kependudukan menjadi syarat untuk mendaftar SMA jalur zonasi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Tabrani mengatakan, sebagai upaya transparansi, saat pengumuman kelulusan pendaftaran PPDB, jarak terjauh dicantumkan. “Semuanya by system,” tegas Tabrani, kemarin
Kata dia, tak semua sekolah dipenuhi oleh pendaftar untuk jalur zonasi. Namun, hingga saat ini jumlah keseluruhan pendaftar PPDB baru dapat diketahui setelah tahapan PPDB rampung.
Setelah PPDB jalur zonasi selesai, sekolah akan membuka pendaftaran untuk jalur lainnya yakni afirmasi, perpindahan tugas orangtua, dan prestasi. “Tanggal 5 Juli terakhir pengumumannya. Dan tahun ajaran baru dimulai 11 Juli nanti,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Fitron Nur Ikhsan mengatakan, pelaksanaan PPDB dengan desentralisasi saluran pendaftaran berbasis web sekolah terbilang lancar. “Kebijakan Pak Pj Gubernur melalui pergub perubahan ini memang berbasis evaluasi pelaksanaan PPDB tahun-tahun sebelumnya,” ujar politikus Partai Golkar ini.
Baginya, hal ini awal yang baik. “Pak Pj Gubernur memang cukup peka dan akomodatif terhadap berbagai macam persoalan,” tuturnya. Apalagi, Pj Gubernur memang konsisten melaksanakan berbagai macam rekomendasi teoritis maupun rekomendasi pengalaman.
Meski masih ada beberapa kendala teknis, tapi tidak masuk pada masalah yang krusial dan semua masih dapat diatasi secara lebih mudah. “Ke depan kita tinggal menjembatani problem yang lebih subtansial terkait akses pendidikan yang lebih luas kepada masyarakat,” ujar Fitron.
Kata dia, meski masih menyisakan jalur pendaftaran afirmasi dan prestasi, namun tahap awal ini cukup menggembirakan progresnya. “Tidak ada gejolak, tidak ada kepanikan-kepanikan teknis,” tandasnya.
Ia mengatakan, masalah yang perlu dicari jalan keluarnya adalah kemampuan pemerintah secara lebih luas memberi akses karena daya tampung masih belum memadai. “Komisi V, Dindikbud, dan Pak Pj Gubernur pernah terlibat diskusi yang cukup serius mengenai hal ini,” tuturnya.
Kata dia, masa depan sekolah digital yang harus dicari jalan tengah regulasinya. Selain itu, penguatan sekolah swasta dengan strategi keadilan subsidi mungkin bisa lebih dimatangkan. “Saya rasa, kuncinya kepemimpinan yang akomodatif dan progressif. Saya yakin bisa kita menemukan solusinya,” tegas Fitron. (nna/air)
