SERANG – Penetapansebanyak 115 pejabat di lingkup Pemprov Banten menjadi pejabat pelaksana tugas (Plt) membuat gaduh.
Alih-alih belum mengantongi izin untuk melakukan pengukuhan atau pelantikan, ratusan pejabat Pemprov menerima surat perintah pelaksana tugas sejak 2 Januari 2023 lalu untuk penyesuaian uraian tugas yang diharmonisasikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Penetapan ratusan pejabat menjadi plt itu membuat sejumlah pejabat juga kebingungan dan khawatir hak mereka dalam jabatannya yang lama hilang seiring dengan berubahnya nomenklatur jabatan mereka.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Nana Supianamengatakan, sebanyak 115 pejabat itu menjadi Plt sampai ada izin dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta Kemendagri untuk melakukan pengukuhan atau pelantikan. “Sudah diproses.Kalau sudah ada izin, akan dilakukan pengukuhan,” ujar Nana,Senin (16/1).
Kata dia, struktur organisasi dan tatakerja (SOTK) Pemprov Banten masih menggunakan Perda yang lama karena Raperda yang baru belum selesai pembahasannya di DPRD Provinsi Banten.Jabatan sebanyak 115 pejabat itu masih jabatan eksisting.“Jabatan definitifnya masih yang lama.Pltnya untuk disesuaikan dengan nomenklatur yang baru,” terangnya.
