Nana jugamenerangkan, PemprovBanten pun mengeluarkan lima Peraturan Gubernur Banten (Pergub) tentang Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat Provinsi Banten untuk menjawab kebutuhan organisasi yang telah menyesuaikan dengan hasil pemetaan antara nomenklatur sebagaimana Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 dengan uraian tugas dan fungsi sesuai dengan hasil penyetaraan jabatan struktural kejabatan fungsional. Untuk SOTK, Nana memastikan tidak ada yang berubah atau berkurang. Ia juga menegaskan bahwa para pejabat tidak kehilangan jabatannya, termasuk tunjangan kinerjanya. “Eksisting melekat,” tegasnya.
Ia juga mengatakan, Pergub tersebut telah difasilitasi Kemendagri. Pemprov tidak diperbolehkan mengubah nomenklatur SOTK. Apabila Kemendagri telah mengizinkan untuk melakukan pengukuhan, maka para pejabat Plt itu akan menjadi definitif. “Syarat, norma, standar, prosedurnya ditempuh. Ini bentuk kehati-hatian Pak Penjabat Gubernur untuk mengisi (jabatan-red),” ujarnya.
Nana menjelaskan, ada beberapa dasar hukum yang dijadikan pertimbangan penertiban surat perintah Plt selain Keputusan Menteri Dalam Negeri Namor 050-5889 Tahun 2021, yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. Selain itu, ada juga Surat Persetujuan Mendagri Nomor 100.2.2.6/8786/OTDA tanggal 6 Desember 2022 tentang Rekomendasi Rancangan Peraturan Gubernur, Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor I/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksanaan dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tertanggal 14 September 2022 PerihalPersetujuanMendagrikepadaPelaksanaTugasPenjabat, PenjabatSementaraKepala Daerah dalam aspek kepegawaian perangkat daerah, serta Surat Kepala BKN Nomor 35913/B-AK.03/SD/K/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Promosi, dan Mutasi Kepegawaian di Instansi Pemerintah Daerah.
