TANGSEL, RADARBANTEN.CO.ID-Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Kota Tangsel Tahun 2022 akhirnya disetujui DPRD Tangsel dan Pemkot Tangsel menjadi Perda.
Persetujuan itu dicapai dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Tangsel, Selasa, 4 Juli 2023.
Dalam nota pengantar laporan pimpinan DPRD Tangsel tentang Raperda LPJP APBD Kota Tangsel Tahun 2022, Wakil Ketua DPRD Tangsel, Iwan Rahayu mengungkapkan, proses pembahasan Raperda LPJP APBD Kota Tangsel Tahun 2022 diawali dengan Surat Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 900.1.15.5/2345/BKAD/2023 pada tanggal 5 Juni 2023 terkait Penyampaian Raperda Kota Tangsel tentang LPJP APBD 2022 yang kemudian diadakan pada rapat paripurna pada Kamis, 8 Juni 2023.
Selanjutnya, dengan telah diterimanya dokumen Raperda LPJP APBD Tahun Anggaran 2022, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Tangsel mengagendakan pelaksanaan Rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tangsel dalam rangka Pembahasan Raperda LPJP APBD 2022 pada 15 Juni 2023, yang kemudian dituangkan dalam risalah rapat PK.01/Banmus/V/2023.
“Proses pembahasan pelaksanaan APBD 2022 berpedoman pada Peraturan DPRD Tangsel Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib DPRD Tangsel, dimana di dalamnya memuat Rapat Badan Anggaran dengan TAPD membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022,” ujar Iwan.
Iwan mengatakan, selain itu dalam penyusunan juga selaras dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.
Menurutnya, di dalam penetapan penyusunan Raperda LPJP APBD 2022, Badan Anggaran dengan TAPD membahas enam aporan keuangan, memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Equitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
“Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Badan Anggaran dengan TAPD telah menyepakati Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 setelah perubahan sebesar Rp 4.030.749.162.663,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.690.617.520.397,00,” jelas Iwan.
Iwan juga merinci realisasi APBF 2022 sebesar Rp 3.690.617.520.397,00 terbagi atas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 3.566.982.871.770,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.750.652.293.945,00.
Kemudian Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 4.030.749.162.663,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.690.617.520.397,00.
Lalu selisih anggaran dengan realisasi Surplus sejumlah Rp 523.801.064.441,00, dengan rincian Surplus Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 463.766.290.893,00, dengan realisasi sebesar Rp 60.034.773.548,00.
Kemudian ada juga Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 463.766.291.978,00, dengan realisasi sebesar Rp 473.766.290.893,00. Lalu ada SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 523.801.065.526,00.
Sementara itu, Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Tangsel, khususnya Badan Anggaran dan TAPD yang dianggap telah bekerja keras melakukan pembahasan secara sinergis.
“Sehingga Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dapat disetujui bersama,” jelasnya.
Benyamin memastikan Pemkot Tangsel tetap melakukan evaluasi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat terus dipertahankan. (*)
Reporter: Syaiful Adha
Editor: Agus Priwandono












