CILEGON, RADARBANTEN.CO.ID – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) rentan terjerat politik uang.

Temuan Indeks Kerawanan Pemilu, dua lembaga ad hoc itu rentan terjerat politik uang.

Pengamat dari The Sultan Center, Edi M Abduh menuturkan, PPK dan PPS pasti rentan terjerat politik uang karena mempunyai peran strategis.

“Kalaupun memang yang menghitung KPPS, sementara PPK, PPS, KPU Kabupaten/Kota juga merekap,” ujar Edi, Rabu, 16 Agustus 2023.

Selain perannya strategis, kerentanan itu terjadi karena honorarium PPK dan PPS tidak sepadan dibandingkan dengan tanggung jawabnya.

Karena itu, PPK dan PPS harus mempunyai sikap negarawan yang membuat mereka bisa bersikap netral serta profesional sesuai dengan kode etik.

“Pasti rawan dengan money politic. Apalagi misalnya kan dari PPK dan PPS punya saudara, kolega yang jadi Caleg,” paparnya.

Lanjut Edi, perlu ada pantauan dari atasannya, kemudian juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus monitor ke penyelenggara Pemilu di KPU secara hirarkis. (*)

Reporter: Bayu Mulyana
Editor: Agus Priwandono