SERANG,RADARBANTEN.CO.ID-Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka menyebut Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tidak konsisten dalam tentang Ibu Kota Negara (IKN).
Gibran mengatakan, Cak Imin dulu mendukung atas rencana pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimatan. Namun, semenjak menjadi Cawapres dari Anies Baswedan, Cak Imin berubah haluan dengan menolak rencana IKN.
RelatedPosts
“Saya ingat dulu Gus Muhaimin turut ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN, ini gimana? Ga konsisten, dulu dukung, sekarang ga dukung karena menjadi wakilnya Pa Anies yang mengusung tema perubahan,” kata Gibran saat menanggapi tanggapan Cak Imin pada debat Cawapres, Jumat 22 Desember 2023.
“Jadi sekali lagi Gus, IKN ini bukan hanya membangun pemerintahan tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia,” sambungnya.
Gibran juga menanggapi pertanyaan dari Cawapres Mahfud MD yang menanyainya tentang jumlah investor penanam modal di IKN. Gibran pun menyuruh Mahfud MD untuk mengecek google.
“Prof, mungkin setelah debat bisa di google. Sudah banyak yang masuk (investor di IKN-red) dan mungkin akan tambah lagi setelah pilpres. Karena mereka akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia,” kata Gibran.
Sebelumnya, Cak Imin menyinggung soal skala prioritas dalam pembanguan sarana infrastruktur dan perkotaan. Katanya, anggaran IKN sebagai suatu project ambisius pemerintah itu seharusnya terlebih dahulu diprioritaskan untuk pemerataan sarana infrastruktur di Kalimantan sendiri.
“Jika IKN mengandalkan hanya dari APBN senilai Rp500 triliun itu, padahal satu persennya digunakan untuk bangun jalan di Kalimantan semua beres. Pembangunan kota-kota dan sarana SDM beres,” ucapnya.
Sementara, Mahfud MD mengatakan, pembangunan IKN harus dilakukan sesuai dengan rencana awalnya yakni untuk mengundang investor, tidak hanya menggunakan APBN saja.
“IKN harus dilanjutkan, tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula bahwa itu untuk mengundang investasi. Namun yang sekarang itu pendanaannya masih mengandalkan APBN, maka perlu adanya perbaikan agar warisan Pak Jokowi ini bisa dilanjutkan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Yusuf Permana
Editor: Agung S Pambudi
