SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggatan 2026. Dalam rancangan tersebut, Pemkab Serang menetapkan belanja modal Rp70,97 miliar.
Diketahui, dalam pengantar nota keuangan yang dibacakan Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, dijelaskan bahwa rancangan pendapatan APBD Tahun 2026 direncanakan Rp3,13 triliun.
Anggaran tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,10 triliun, pendapatan transfer Rp1,95 triliun, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah Rp72,44 miliar.
Sementara dari sisi belanja daerah, diproyeksikan Rp3,19 triliun dengan rincian, belanja operasional Rp2,53 triliun, belanja modal Rp70,97 miliar, belanja tidak terduga Rp7,5 miliar, serta belanja transfer Rp581,66 miliar.
Dengan demikian, ada defisit anggaran Pemkab Serang sebesar Rp58,4 miliar melalui pembiayaan netto.
Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan, kecilnya anggaran untuk belanja modal Pemkab Serang dikarenakan adanya transfer dari pemerintah Pusat ke daerah yang dipangkas. Bahkan, besaran anggaran yang terpangkas mencapai Rp492 miliar apabila dibandingkan dengan tahun lalu.
“Maka kami harus cermat menggunakan anggaran yang ada. Tapi, insyaallah yang kami alokasikan anggaran-anggaran itu sebagian besar untuk kepentingan masyarakat,” katanya, Kamis 25 September 2025.
Ia mengatakan, tidak bisa menganggarkan lebih besar lagi untuk belanja modal karena terkendala dengan kemampuan fiskal daerah yang terdampak akibat adanya pemangkasan dana transfer.
Selain itu, pihaknya juga berupaya untuk menjalankan program-program yang berkaitan dengan pemenuhan janji politik saat kampanye.
“Kita menyesuaikan dengan tentu kebutuhan masyarakat dan janji kampanye. Jadi itu masuk ke program-program yang harus juga kita selesaikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ada sejumlah program-program prioritas yang pembiayaannya masuk dalam belanja operasional, di antaranya ialah bantuan usaha untuk kelompok rentan, pembayaran utang BHPRD selama 2 tahun serta program-program lainnya seperti insentif guru ngaji, dan sebagainya.
Meskipun untuk program pembangunan jalan tidak dianggarkan di APBD Kabupaten Serang, Ratu Zakiyah mengaku, akan berupaya menjemput bola ke Pemerintah Provinsi Banten maupun Pusat agar Pemkab Serang bisa mendapatkan program untuk pembangunan jalan.
“Karena kan ini anggaran yang dikurangi itu sangat banyak hampir setengah triliun. Jadi kalaupun banyak yang belum tuntas, Insyaallah kami akan terus cari jalan keluar. Mungkin kami juga akan menjemput program ke pusat karena sebagian besar juga dialihkan oleh pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Pemkab Serang Zaldi Dhuhana mengaku, kendatipun anggaran untuk Belanja Modal hanya Rp70,97 miliar, pihaknya menyebut jika program untuk pembangunan sebenarnya melebihi angka tersebut.
“Sebenarnya kalau persepsinya itu belanja modal adalah sama dengan belanja infrastruktur itu kurang tepat. Karena ada juga belanja infrastruktur yang bukan belanja modal,” ujarnya.
Ia mencontohkan jika di RAPBD Kabupaten Serang tahun 2026 ini ada kegiatan pemeliharaan jalan, pemeliharaan PJU yang semuanya masuk dalam belanja operasional dan bukan belanja modal.
Apabila itu semua dihitung, belanja untuk pembangunan di Kabupaten Serang tentunya sangat tinggi, yakni mencapai Rp300 miliar.
“Nah, kalau keseluruhan belanja barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat seperti tadi tenaga kesehatan, kemudian pemeliharaan jalan, penggantian lampu dan lain sebagainya. Itu total itu sekitar Rp230 miliar. Jadi sebenarnya totalnya dengan belanja modal untuk masyarakat itu ada 300 miliar,” pungkasnya.
Editor: Mastur Huda
