PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang menegaskan pentingnya pendataan menyeluruh terhadap seluruh aktivitas ekonomi daerah guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepala BPS Pandeglang, Achmad Widijanto, menegaskan bahwa lembaganya tidak memiliki kewenangan dalam urusan perpajakan dan hanya berfokus pada penyediaan data statistik ekonomi.
“BPS tidak berkaitan langsung dengan pajak. Itu kewenangan instansi lain. Tugas kami memastikan seluruh kegiatan ekonomi tercatat agar kondisi ekonomi tergambar secara utuh,” ujar Achmad Widijanto, Senin, 16 Februari 2026.
Ia menjelaskan, pendataan ekonomi menjadi semakin penting seiring target pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen pada 2029. Saat ini, pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di kisaran 5 persen.
Menurutnya, seluruh aktivitas ekonomi yang berdampak pada masyarakat harus tercatat, termasuk sektor jasa dan usaha olahraga yang kini terus berkembang di daerah.
BPS juga menjalin kerja sama dengan pengelola kawasan ekonomi di Pandeglang guna memperkuat basis data aktivitas usaha yang tumbuh di wilayah tersebut.
Selain itu, pada 2026 BPS akan melaksanakan Sensus Ekonomi untuk mendata seluruh kegiatan usaha di luar sektor pertanian. Langkah ini dilakukan guna memetakan potensi ekonomi daerah secara lebih komprehensif.
Terkait kondisi daerah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pandeglang saat ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Banten. Angka sementara pertumbuhan ekonomi Pandeglang berada di kisaran 3–4 persen dan masih berpotensi berubah karena proses pembaruan data hingga menghasilkan angka final masih berlangsung.
Achmad menyebut, fluktuasi ekonomi daerah sangat dipengaruhi sektor pertanian yang menyumbang sekitar 40 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan kontribusi sebesar itu, hasil panen sangat memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.
Melalui pendataan yang semakin lengkap dan akurat, BPS berharap potensi ekonomi daerah dapat terbaca lebih jelas sehingga menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran di Indonesia.
Editor: Mastur Huda
