KABUPATEN TANGERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Wacana terkait kelayakan negara menggaji guru minimal Rp5 juta per bulan yang disampaikan Bonnie Triyana dinilai bukan sekadar perdebatan angka, melainkan panggilan moral dan politik untuk memperbaiki wajah pendidikan nasional.

Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Banten, Endang Kurnia, menegaskan bahwa gagasan tersebut merupakan langkah progresif yang sudah lama dinantikan.

Menurutnya, ketimpangan kesejahteraan antara guru ASN dan guru honorer masih menjadi ironi di tengah besarnya amanat konstitusi terhadap sektor pendidikan.

Selain itu, ia menilai negara tidak boleh terus membebankan tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa kepada guru, sementara kesejahteraan mereka belum terpenuhi secara layak.

“Nah, jika hitungan anggaran Rp208 triliun per tahun dinilai masih realistis, maka tidak ada alasan bagi negara untuk menunda. Ini bukan soal mampu atau tidak, tapi soal keberpihakan politik anggaran,” ujar Endang, Kamis 16 April 2026.

Ia juga menegaskan bahwa peningkatan gaji guru bukan hanya kebijakan ekonomi, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia.

Menurutnya, guru adalah fondasi peradaban. Tanpa kesejahteraan yang layak, akan sulit melahirkan generasi unggul yang mampu membawa Indonesia keluar dari ketimpangan sosial dan krisis kualitas pendidikan.

Lebih lanjut, DPD GMNI Banten mendorong pemerintah agar tidak berhenti pada angka minimal Rp5 juta, tetapi membuka ruang diskursus yang lebih luas, termasuk usulan dari Once Mekel yang menyebut angka Rp15 juta sebagai standar ideal.

Hal ini dinilai penting agar profesi guru kembali menjadi profesi yang bermartabat dan diminati generasi muda.

“Sudah saatnya negara hadir secara utuh, menghapus status honorer yang eksploitatif, memastikan penghasilan layak, dan memberikan jaminan sosial bagi seluruh guru tanpa diskriminasi,” tegas Endang.

DPD GMNI Banten juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini sebagai bagian dari perjuangan ideologis dalam mewujudkan keadilan sosial.

“Pendidikan bukan sektor pelengkap, karena ia adalah jantung pembangunan bangsa. Dan guru adalah penjaga utama denyut nadi tersebut,” pungkasnya.

Editor: Mastur Huda