PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pelaksanaan Program MBG bersama Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) serta Forkopimda Provinsi Banten. Rakor dilaksanakan di Hotel Aston Serang, Rabu, 22 April 2026.
Kegiatan rapat koordinasi (Rakor) difokuskan pada pematangan teknis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Provinsi Banten, termasuk Kabupaten Pandeglang.
Iing Andri yang juga selaku Ketua Satgas Percepatan MBG Kabupaten Pandeglang, turut hadir untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dengan kesiapan infrastruktur di tingkat daerah.
Keterlibatan Forkopimda Banten bertujuan untuk memastikan aspek keamanan dan dukungan logistik dalam penyaluran program MBG di seluruh unit pelayanan gizi yang akan dibentuk.
Langkah ini merupakan bagian dari persiapan menuju implementasi penuh program MBG untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia, khususnya di Pandeglang.
Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi mengatakan, waktu kemarin ia menghadiri rapat koordinasi (Rakor) pelaksanaan program MBG bersama Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Pemerintah Kabupaten Pandeglang siap mendukung penuh pelaksanaan program MBG sebagai upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta instansi terkait sangat penting agar program ini dapat berjalan optimal dan tepat sasaran,” katanya, kepada RADARBANTEN.CO.ID, Kamis, 23 April 2026.
Wabup juga menekankan, pengawasan publik dalam pelaksanaan program MBG ini sangat penting untuk menjaga kualitas MBG. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan mencegah potensi penyimpangan demi tercapainya standar kualitas yang telah ditetapkan.
“Masyarakat dapat memantau standar higiene, sanitasi, dan gizi makanan yang diberikan agar terhindar dari risiko seperti keracunan makanan. Untuk itu, pengawasan publik terhadap program MBG ini dinilai sangat penting untuk menjaga kualitas MBG serta memastikan pelaksanaan program MBG benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Wabup Iing menegaskan bahwa kualitas gizi makanan harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal tersebut penting karena SPPG merupakan dapur utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Republik Indonesia.
“SPPG ini dibentuk untuk mendukung program mulia Bapak Presiden. Kita semua harus menyukseskannya. Jangan sampai ada kasus keracunan atau masalah lain akibat kelalaian dalam pengolahan makanan,” katanya.
Menurutnya, kualitas bahan pangan, proses pengolahan, hingga penyajian makanan harus benar-benar sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Saya yakin SPPG sudah mengikuti standar yang dibuat oleh BGN. Tinggal bagaimana konsistensi dalam pelaksanaannya agar program ini benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Dadang Hendrayudha meminta kepada Pemerintah Daerah ikut mengawasi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.
“Kepala daerah memiliki peran penting agar program dari Presiden Prabowo Subianto ini berjalan dengan optimal. Apalagi sudah terbentuk Satgas,” katanya.
Hal ini memudahkan koordinasi pelaksanaan MBG. Oleh karenanya Ia meminta dengan sangat kepada kepala daerah, gubernur, bupati, walikota, termasuk Satgas yang sudah dibentuk, untuk bersama-sama, mengawasi pelaksanaan MBG.
“Kami terus melakukan evaluasi dengan mengumpulkan pengelola SPPG dan mitra yayasan. Disitu, kami sampaikan bahwa program MBG ini orientasinya sosial walaupun ada profit tapi orientasi utamanya adalah sosial. Hak mereka sudah diberikan, tinggal kewajiban mereka yaitu menyiapkan dapur yang sesuai standar kita,” katanya.
Editor: Agus Priwandono
