SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Buyung Wiromo Samudro menilai penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi salah satu kunci untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan pemerintahan.
Menurut Buyung, sistem pengendalian internal harus dibangun sejak dari lingkungan organisasi, bukan sekadar menjadi formalitas administratif.
Hal itu disampaikannya usai Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, Senin (21/9/2026).
“SPIP ini yang selama ini mungkin kerap dilupakan. Dari pengalaman saya bertugas di berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Sumatera Selatan, hingga Papua, kasus OTT bahkan yang melibatkan kepala daerah terjadi karena tidak menjalankan sistem pengendalian intern tersebut secara optimal,” kata Buyung.
Ia menjelaskan, SPIP merupakan bagian penting dalam membangun daya tahan organisasi pemerintahan terhadap potensi pelanggaran.
Sistem tersebut harus diterapkan secara menyeluruh, mulai dari pimpinan hingga jajaran pelaksana. Menurutnya, kepala daerah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang baik.
“Kepala daerah juga harus menjalankan dan menciptakan lingkungan pengendalian (control environment). Pemimpin harus memberikan contoh yang baik untuk tidak melakukan pelanggaran,” tegasnya.
Buyung menekankan, BPKP tidak akan menggantikan fungsi pengawasan internal yang telah dimiliki masing-masing pemerintah daerah. Inspektorat tetap memiliki peran utama dalam pengawasan teknis internal.
Sementara BPKP akan memberikan pendampingan dan memastikan sistem pengendalian yang dibangun dapat berjalan efektif.
Selain memperkuat SPIP, BPKP Banten juga akan melakukan evaluasi terhadap berbagai aturan dan kebijakan yang berlaku di daerah.
Regulasi yang belum lengkap akan didorong untuk dilengkapi. Sedangkan aturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan akan dievaluasi dan disesuaikan.
Buyung mengatakan, pengalaman bertugas di sejumlah daerah akan menjadi bekal untuk mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Banten.
Ia juga menilai koordinasi antarinstansi di Banten telah berjalan cukup baik. Kondisi tersebut menjadi modal untuk memperkuat sistem pengawasan dan pertukaran informasi.
“Kalau melihat kondisi di Banten, kerja sama antarinstansi sudah sangat bagus dan akrab, sehingga alur informasi dan koordinasi dapat berjalan lebih cepat,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah meminta BPKP memperketat pengawasan dan pendampingan agar tidak terjadi penyimpangan yang berujung pada persoalan hukum.
Dengan penguatan SPIP dan pendampingan BPKP, Pemprov Banten diharapkan mampu membangun sistem pencegahan yang lebih kuat sehingga potensi pelanggaran dapat diketahui dan ditangani sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.
Editor: Abdul Rozak












