PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Prof. E. Aminudin Aziz mendorong Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kegemaran membaca dan indeks literasi masyarakat.
Hal itu disampaikan Aminudin saat menghadiri sekaligus membuka Festival Bubur Terasi (Budaya Menggemburkan Literasi) yang digelar Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pandeglang di depan kantor dinas tersebut, Selasa 22 September 2026.
Aminudin menegaskan, tidak ada masyarakat, kelompok, maupun bangsa yang dapat mengalami kemajuan tanpa didukung tingkat literasi yang tinggi.
“Tidak pernah tersebut dalam sejarah manapun, ada masyarakat, ada kelompok, ada bangsa maju tanpa ada literasi yang tinggi,” kata Aminudin.
Menurutnya, rendahnya tingkat kegemaran membaca masyarakat Pandeglang justru dapat menjadi modal untuk melakukan perbaikan dan peningkatan ke depan.
“Kalau misalnya tingkat kegemaran membaca masyarakat Kabupaten Pandeglang sekarang masih rendah, sebetulnya ini modal. Modal untuk bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Ia menilai, berbagai modal untuk meningkatkan literasi di Pandeglang sebenarnya telah tersedia, mulai dari bahan bacaan hingga sumber daya manusia yang dapat menggerakkan kegiatan literasi.
“Tinggal kita melaporkan, menjadi bahan yang sudah kita kerjakan. Kelemahan kita biasanya masalah koordinasi kalau di daerah,” katanya.
Aminudin menjelaskan, Perpusnas melakukan penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) berbasis data. Karena itu, seluruh program dan kegiatan yang berkaitan dengan literasi perlu dicatat dan dilaporkan melalui sistem yang telah disediakan.
“Kalau datanya tidak dilaporkan maka diskualifikasi, ya sudah tidak ada data itu,” ujarnya.
Ia meyakini gerakan literasi di Kabupaten Pandeglang memiliki potensi besar untuk berkembang karena melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, DPRD, serta berbagai lembaga dan mitra lainnya.
“Saya yakin sekali di sini luar biasa gerakannya. Ada masyarakat, ada pemerintah daerah, ada dukungan dari DPRD dan ada mitra lembaga,” katanya.
Menurut Aminudin, seluruh kegiatan tersebut perlu dicatat dan dilaporkan agar dapat menjadi bagian dari penilaian IPLM. Karena itu, ia meminta pimpinan daerah memperkuat koordinasi antarlembaga dan memastikan seluruh laporan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tersampaikan.
“Maka tugas pimpinan daerah supaya seluruh laporan oleh OPD terkait, saya yakin IPLM Pandeglang akan naik dengan cepat,” katanya.
Ia menambahkan, Perpusnas memiliki tanggung jawab untuk membantu membangun dan meningkatkan literasi masyarakat. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Untuk itu pada tahun 2026, DAK ada Rp498 juta, dan tahun depan kita alokasikan Rp500 juta untuk pengembangan ini. Ini dana untuk bisa disinergikan dengan pihak lain,” ujarnya.
Aminudin mengatakan, kondisi IPLM Pandeglang masih perlu ditingkatkan. Salah satu tantangannya berkaitan dengan kondisi fiskal daerah serta akses dan pengelolaan fasilitas literasi.
“Oleh karena itu kami melalui bantuan DAK dan bantuan buku, ayo kami sediakan bukunya, ayo kami gerakan melalui bersama masyarakat,” katanya.
Ia berharap dukungan buku, sumber daya manusia, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat menjadi modal penting untuk meningkatkan literasi di Pandeglang.
“Mudah-mudahan kalau disiapkan bukunya dan orangnya, Ibu Bupati seluruh jajaran kompak, saat ini menjadi aset berharga untuk dapat meningkatkan IPLM,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Pandeglang M.M Fuhaira Amin mengatakan, Festival Bubur Terasi menjadi momentum untuk memperkuat gerakan literasi di Kabupaten Pandeglang.
Ia mengatakan, berdasarkan penyampaian Kepala Perpusnas RI dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Pandeglang, indeks literasi masyarakat di daerah tersebut masih perlu ditingkatkan.
“Artinya kita melihat apa yang disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Perpustakaan Pandeglang, bahwa indeks literasi kita masih kurang. Masih minim,” kata Fuhaira.
Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah keberadaan fasilitas perpustakaan yang belum representatif.
“Apalagi ditandai dengan penempatan kantor atau gedung perpustakaan belum representatif,” ujarnya.
Ia menyebut saat ini gedung perpustakaan masih menempati bangunan eks Rumah Sakit Pandeglang. Selain itu, kantor sekretariat perpustakaan juga dinilai belum memadai.
“Nah, ini harus menjadi konsen kita semua. Modalnya sudah ada, semua pihak, baik dari birokrat, pemerintah maupun DPRD atau stakeholder terkait ini sudah kumpul,” katanya.
Fuhaira menilai, kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan perpustakaan dan pengembangan literasi dapat menjadi salah satu prioritas daerah.
“Tinggal bagaimana berkolaborasi semua, bagaimana perpustakaan dan literasi ini menjadi prioritas,” ujarnya.
Fuhaira yang pernah menjadi ASN Pemerintah Provinsi Banten dan ditempatkan di Dinas Perpustakaan juga menilai pengembangan literasi saat ini tidak cukup hanya mengandalkan buku.
Menurutnya, perkembangan teknologi membuat literasi digital menjadi bagian penting yang juga harus dikembangkan.
“Dunia ini bukan hanya media buku saja, sekarang digital dan ini harus terus dikembangkan,” katanya.
Selain pengembangan literasi digital, Fuhaira mendorong pembangunan gedung perpustakaan yang lebih representatif. Ia mengatakan, jika Detail Engineering Design (DED) telah tersedia, pemerintah daerah dapat membuka peluang kolaborasi pendanaan dengan berbagai pihak.
“Kita ingin mendorong juga bagaimana ada gedung perpustakaan yang representatif. Kaitan gedung ini kalau DED sudah siap, kita upaya bagaimana tadi apakah dari Perpusnas RI anggarannya, Kementerian PU, kalau memang tidak ada maka kolaborasi dengan provinsi,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan fasilitas perpustakaan membutuhkan kemauan dan kolaborasi para pemangku kebijakan, baik dari eksekutif maupun legislatif.
“Saya kira tinggal kemauan para pemangku kebijakan, baik di eksekutif maupun legislatif,” katanya.
Editor: Mastur Huda












