SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima para siswa memenuhi standar kebersihan, kualitas gizi, serta aman dikonsumsi.
Walikota Serang Budi Rustandi turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cipocok Jaya 3, Senin, 9 November 2026.
Pemeriksaan tersebut sekaligus menjadi upaya mengantisipasi munculnya kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG.
Pengawasan dilakukan menyusul arahan Gubernur Banten agar pemerintah daerah ikut memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai ketentuan.
Budi mengatakan, pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada distribusi makanan kepada siswa. Kondisi dapur, proses pengolahan, hingga kualitas makanan juga harus menjadi perhatian agar tidak menimbulkan persoalan kesehatan.
“Pemerintah Kota Serang harus terus mengawasi agar anak-anak kita tidak terjadi keracunan. Jangan sampai program yang tujuannya baik justru menimbulkan masalah bagi para penerimanya,” ujar Budi.
Saat mengunjungi SPPG Cipocok Jaya 3, Budi memeriksa langsung sejumlah tahapan pengolahan makanan. Mulai dari pengaturan akses masuk dapur hingga penerapan kebersihan selama proses produksi.
Menurut dia, pengelolaan dapur harus dilakukan secara tertib dengan memperhatikan standar higienitas. Orang yang tidak berkepentingan juga tidak diperbolehkan masuk ke area pengolahan makanan.
“Alhamdulillah semuanya serba diatur, tidak boleh orang sembarangan masuk dan harus higienis. Makanannya juga fresh semua,” katanya.
Pemkot Serang tidak hanya mengandalkan pemeriksaan sesaat. Pengawasan juga melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), kepala dapur, kepala SPPG, serta Asisten Daerah (Asda) II yang ditugaskan menjadi bagian dari tim pemantau program MBG.
Budi mengingatkan, pendirian dan pengelolaan SPPG tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Selain memenuhi persyaratan administrasi, setiap pengelola harus bertanggung jawab terhadap kualitas makanan yang disajikan kepada anak-anak.
“Jangan sampai sembarangan bikin SPPG. Mereka tidak hanya mencari keuntungan, tetapi mutunya juga harus dijaga,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pengelola SPPG agar tidak menjadikan program MBG semata-mata sebagai peluang bisnis.
Sebab, keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang didistribusikan, tetapi juga dari keamanan dan manfaat gizi yang diterima siswa.
Editor Bayu Mulyana












