SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur di lingkungan pemerintah daerah tidak mengalami pemotongan.
Kepastian tersebut disampaikan Walikota Serang Budi Rustandi di tengah persiapan perpanjangan perjanjian kerja bagi 5.672 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Budi mengatakan Pemkot Serang masih memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi hak-hak pegawai. Karena itu, ia memastikan TPP tetap diberikan tanpa pemotongan.
“Alhamdulillah justru perjuangan mereka itu membantu Pemerintah Kota Serang dalam rangka untuk mendukung program-program saya dan Pak Wakil, dan itu apresiasi dari saya. Termasuk TPP alhamdulillah Kota Serang tidak ada pemotongan,” ungkapnya, Selasa 11 November 2026.
Menurut Budi, keberadaan PPPK masih dibutuhkan untuk menunjang jalannya pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Ia bersama Wakil Walikota Serang Nur Agis Aulia juga berupaya menjaga keberlangsungan pekerjaan para PPPK sebagai bagian dari perhatian terhadap kesejahteraan aparatur.
“Kenapa mereka tidak dirumahkan? Tentu ini bagian dari komitmen saya sama Pak Wakil dalam rangka untuk bagaimana menyejahterakan PPPK yang ada di Kota Serang, ASN, PPPK, ini dalam rangka untuk mendorong program-program yang ada di Kota Serang,” katanya.
Meski demikian, Budi meminta seluruh PPPK tidak hanya memperhatikan kepastian pekerjaan, tetapi juga meningkatkan kedisiplinan dan kualitas kinerja.
Ia berharap kesempatan bekerja yang diberikan pemerintah daerah dapat dibalas dengan kontribusi nyata, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Pemkot Serang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mulai mempersiapkan perpanjangan perjanjian kerja bagi seluruh PPPK.
Kepala BKPSDM Kota Serang, Murni, mengatakan proses tersebut merupakan tindak lanjut arahan Walikota Serang agar seluruh PPPK tetap mendapatkan kesempatan bekerja di lingkungan pemerintah daerah.
“Atas instruksi Pak Walikota, untuk Pemkot Serang tidak dirumahkan. Beliau berani mengambil langkah bersama PPPK semuanya di tengah efisiensi anggaran,” ujar Murni.
Persiapan perpanjangan kontrak ditandai dengan sosialisasi mekanisme perpanjangan perjanjian kerja dan bimbingan teknis aktivasi tanda tangan elektronik (TTE) di GOR Stadion Maulana Yusuf, Ciceri, Selasa, 10 November 2026.
Murni menjelaskan, aktivasi TTE menjadi salah satu tahapan administrasi yang harus diselesaikan pegawai sebelum proses perpanjangan kontrak dilanjutkan.
Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari untuk memastikan seluruh PPPK memahami prosedur dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.
Berdasarkan data BKPSDM, jumlah PPPK di lingkungan Pemkot Serang mencapai 5.672 orang. Rinciannya, sebanyak 1.934 orang merupakan PPPK penuh waktu dan 3.738 lainnya berstatus paruh waktu.
Selain mempersiapkan perpanjangan kontrak, pemerintah daerah juga mencermati peluang perubahan status kepegawaian sesuai kebijakan pemerintah pusat.
Murni menyebut Pemkot Serang telah menyiapkan dukungan anggaran apabila nantinya terdapat regulasi resmi mengenai penyesuaian status PPPK. Namun, pelaksanaannya masih menunggu ketentuan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Editor: Abdul Rozak












