Penolakan terhadap wacana memindahkan sebagian badak dari Ujung Kulon ke Alas Purwo kini datang dari berbagai kalangan di Banten: gubernur, bupati, ulama, tokoh masyarakat, mahasiswa, hingga warga Baduy.
Mereka mengkhawatirkan keselamatan badak, kecocokan habitat tujuan yang belum terbukti, dan kurangnya pelibatan warga. Bagi mereka, badak Jawa bukan sekadar satwa langka, melainkan bagian dari sejarah dan identitas Banten yang tak ternilai. Keberatan itu sangat masuk akal.
Pengalaman di Taman Nasional Manas, India, memberi harapan sekaligus peringatan. Badak bercula satu India dikembalikan ke kawasan tempat mereka pernah lenyap dan kemudian berkembang biak, sebagaimana dicatat International Rhino Foundation.
Namun, laporan kelompok spesialis badak IUCN kepada CITES juga mencatat, badak hasil pemindahan menjadi korban perburuan. Rumah baru memerlukan penjagaan yang kuat dan berkelanjutan.
Pelajaran lebih pahit datang dari Kenya. Pada 2018, sebelas badak hitam mati setelah dipindahkan ke Tsavo East.
Laporan parlemen Kenya mencatat, gabungan stres, keracunan garam, dehidrasi, serta persoalan waktu dan prosedur pelepasan. Pemindahan berikutnya ditangguhkan untuk audit.
Kita pun memiliki pelajaran dekat. Musofa mati pada 7 November 2025, dua hari setelah tiba di fasilitas konservasi yang masih berada di Ujung Kulon. Kementerian Kehutanan RI menyebut, penyakit kronis yang telah dideritanya sebagai penyebab kematian.
Peristiwa ini menegaskan perlunya memperkuat pemeriksaan kesehatan sebelum pemindahan, sekaligus terbuka tentang batas kemampuan pemeriksaan itu.
Ancaman bencana juga harus dibicarakan dengan jernih. Catatan sejarah menunjukkan, badak ada di Ujung Kulon sebelum dan sesudah letusan Krakatau pada 1883.
Namun, kita tidak memiliki angka yang cukup untuk mengetahui berapa banyak yang terdampak. Keberadaan badak setelah letusan tidak membuktikan bahwa populasinya aman dari abu vulkanik atau tsunami.
Pemerintah perlu membuka kajian risiko bencana bagi badak yang hidup sekarang.
Saya mendukung pencarian habitat kedua demi keberlangsungan badak Jawa. Tujuannya bukan mengosongkan Ujung Kulon atau merelokasi seluruh badak.
Jika kelak diperlukan pemindahan sebagian individu untuk membentuk populasi kedua, langkah itu hanya layak dilakukan setelah kajian matang membuktikan habitat tujuan sesuai dan risiko dapat ditekan semaksimal mungkin. Alas Purwo sendiri belum dinyatakan layak.
Karena itu, Kementerian Kehutanan dan Hashim Djojohadikusumo perlu segera berdialog serius dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur masyarakat Banten, terutama warga Pandeglang.
Buka kajian tentang pakan, air, penyakit, keamanan, perjalanan, dan masa adaptasi. Jelaskan, mengapa suatu lokasi dipilih, kapan rencana harus dihentikan, dan bagaimana perlindungan Ujung Kulon akan diperkuat.
Ketika keberatan datang dari begitu banyak pihak, pemerintah tidak cukup hanya mengeluarkan penjelasan dari Jakarta.
Tanpa percakapan terbuka, isu konservasi dapat bergeser menjadi persoalan kepercayaan yang lebih besar.
Rumah kedua hanya layak dibangun bila keselamatan badak menjadi prioritas dan masyarakat yang selama ini menjaga rumah pertamanya ikut menentukan jalan ke depan. (*)








