JAKARTA – Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) terancam dibatalkan karena bertentangan dengan konsep maritim Presiden Joko Widodo (Jokowi). Grup Artha Graha sebagai pemrakarsa yang sudah mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk studi kelayakan (feasibility study) hanya bisa pasrah.
“Kita patuh dan loyal terhadap apapun keputusan resmi yang legal dan sah dari pemerintah pusat dan daerah,” ujar pemilik Artha Graha Network, Tomy Winata di sela-sela pasar murah Kementerian Perdagangan, Minggu (30/11/2014), seperti diberitakan jpnn.com.
Seperti diketahui Grup Artha Graha bersama Pemerintah Daerah Banten dan Lampung telah membentuk konsorsium dengan nama PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) untuk merealisasikan proyek jembatan selat sunda.
Pria kelahiran Pontianak ini nampak terus menghindar saat ditanya tentang kelanjutan proyek senilai lebih dari Rp 200 triliun tersebut. Padahal perusahaannya sudah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk menjajaki kemungkinan membangun jembatan penghubung Pulau Jawa dan Pulau Sumatera itu.
TW menolak mengungkapkan besaran dana yang telah dikeluarkan.”Ini kan lagi pasar murah, nantilah,” tukasnya.
Direktur Utama GBLS Agung Prabomo juga mengatakan, pihaknya selaku pemrakarsa Jembatan Selat Sunda (JSS) bakal mematuhi apapun keputusan pemerintah. Dia berkilah lupa berapa dana yang telah dikeluarkan GBLS untuk studi kelayakan.
“Proyek ini belum jalan. Sebagai pemrakarsa, tugas kami tentu melakukan studi kelayakan, baik dari sisi teknis pembangunan jembatan, maupun dampak sosial ekonominya,” kata dia.
Dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menugaskan GBLS untuk melakukan studi kelayakan sekaligus desain dasar JSS.
“Kami ini kan melaksanakan sebagian dari apa yang diamanatkan oleh Perpers No 86/2011. Perpers ini masih berlaku, dan kami menunggu apa yang akan diputuskan pemerintah sekarang,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan di pemerintahan Jokowi, proyek Jembatan Selat Sunda sepertinya tidak akan dilanjutkan. Salah satu penyebabnya, proyek ini memakan dana pembangunan yang sangat besar.
Selain itu juga tidak sesuai dengan visi pembangunan Jokowi yang mengedepankan sektor maritim (kelautan).”Sekarang itu tidak sesuai dengan konsep kemaritiman, itu masalahnya,” tegasnya.
Senada dengan Sofyan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi khawatir proyek ini malah mematikan identitas Indonesia sebagai negara maritim.
“Selat Sunda merupakan jalur penyebrangan terpadat di Nusantara. Kalau penyebrangannya dimatikan, beliau khawatir itu akan mematikan identitas negara maritim,” jelasnya. (jpnn)
