SERANG – Gerakan sosial dalam tatanan masyarakat demokratis merupakan hal yang niscaya. Hal ini karena dalam sistem demokrasi memiliki kekurangan internal seperti sistem representasi Pemilu. Bagaimana sistem demokrasi menghitung kepala tetapi abai terhadap isi gagasan per orangan yang sangat beraneka ragam.
Hal ini mencuat dalam kelas Sekolah Demokrasi Serang dengan tema Menata Gerakan Sosial.
“Gerakan sosial lahir karena kecatatan internal demokrasi itu sendiri,” ujar Dedi Ramantha, pemateri dari Tangerang Publik Transparansi Wacth, di Sekretariat Sekolah Demokrasi Serang, Cinanggung, Kota Serang, Sabtu (13/9/2014).
Menurut Dedi, sistem demokrasi di negera yang paling dianggap demokratis pun masih menolak beberapa paham di luar demokrasi. Ia mencontohkan bahwa di Amerika Serikat, partai berhaluan komunis ditolak untuk mengikuti Pemilu walau keberadaanya sempat hidup di sana.
“Untuk di kita (Indonesia-red) paham komunis ditentang oleh negara, padahal demokrasi itu sendiri mestinya terbuka untuk paham di luar dirinya,” papar dia.
Secara praktiknya, kata Dedi, gerakan sosial di negara demokratis juga muncul karena munculnya oligarki, yakni penguasaan kekuasaan di tangan elit partai politik. “Padahal sistem perwakilan itu bukan berarti kekuasaan kemudian dikuasai oleh elit ini,” papar dia.
Spirit demokrasi perwakilan ini, lanjutnya, seharusnya hanya sebagai amanat dan kepercayaan rakyat yang dititipkan kepada wakilnya.
Dalam kesempatan yang sama Dedi, yang merupakan aktivis 98 ini, menginventarisasi segmen gerakan sosial di Indonesia.
“Gerakan sosial di Indonesia memiliki model gerakan sosial yang berbeda dari tempat lain. Karena selalu ada cerita tersendiri di balik gerakan sosial melawan sistem otoritarian. Sekarang, ada situasi khusus gerakan sosial sekarang, seperti melalui media sosial, seperti adanya petisi online dan sebagainya,” pungkasnya. (Wahyudin)











