JAKARTA – Koalisi Merah Putih (KMP) meminta Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengikuti aturan main dalam pemilihan pimpinan MPR RI. Hal ini menyikapi usulan KIH agar kursi pimpinan MPR diserahkan saja ke utusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan prosedur pemilihan pimpinan MPR tidak didasari enak tidak enak atau saling memuaskan satu sama lain, tapi semua harus mengacu aturan dan tata tertib yang ada.
“Jadi ini bukan persoalan enak mengenakkan dan bukan puas memuaskan, kita bukan alat pemuas. Kita bagian integral dari bangsa yang terlibat dalam proses politik harus taat azas mengikuti aturan main yang ada,” kata Idrus di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/10/2014).
Kubu KIH pernah mengusulkan opsi supaya pimpinan MPR dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal ini, KIH ingin supaya Ketua MPR diberikan kepada DPD, dan empat wakilnya masing-masing dua dari KMP dan dua dari KIH.
Idrus mempertegas KMP bukan bicara mau atau tidak mau mengakomodasi keinginan KIH itu. Tapi koalisi yang dikomandani Partai Goklar tersebut hanya ingin berjalan sesuai aturan yang ada.
“Bukan kemauan, silakan pada aturan. Jadi kita sudah minta pada partai-partai di KMP bahwa proses politik diikuti dengan baik dan jangan pernah meninggalkan aturan yang ada, kita negara hukum jadikan aturan sebagai remot control terhadap sistem,” tegasnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon menilai usulan KIH itu berkaitan dengan tata tertib dalam Undang-undang MD3. Jika keinginan itu diakomodir, maka tatib harus diubah dan itu bisa berimplikasi pada tertundanya penetapan pimpinan MPR.
“Ini masalahnya kan tatib, apa bisa diubah? Karena melekat dengan UU MD3. Kalau diubah akan panjang lagi prosesnya. Diulang lagi pembuatan Tatib. Itu implikasinya pemilihan pimpinan MPR ditunda,” tandasnya. (JPNN)
