SERANG – Memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Pemprov Banten melalui Disbudpar Provinsi Banten akan bersikap tegas terhadap perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata. Jika pelayanannya tidak sesuai standar, akan dicabut izin usahanya.

Menurut Sapta, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayan dan Pariwisata (Disbupar) Provinsi Banten, Pemprov akan mencabut izin jika pengusaha pariwisata baik dalam produk, pengelolaan, dan pelayanannya tidak sesuai standar sertifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata.

“Terkait standar, setiap usaha pariwisata mempunyai standar yang berbeda. Standarnya diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 15 Tahun 2012 tentang usaha pariwisata. Jadi, usaha pantai pastinya bakal berbeda dengan restoran. Begitu juga hotel dan lain sebagainya,” kata saat ditemui di sebuah hotel di Kota Serang, Kamis (18/2/2016).

Menurut Sapta, tindakan ini dipandang perlu agar pariwisata di Banten bisa lebih berkembang dan mempunyai daya saing dengan pariwisata di daerah lain. “Secara potensi Banten mempunyai banyak keunggulan, tinggal pengemasan dan penyuguhannya,” ujar Sapta.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Standar Usaha Pariwiasata Kementerian Pariwisata Arius Hutaheya mengatakan, ancaman sanksi pencabutan izin dinilai bisa membuat para pengusaha optimal bekerja dan berusaha sesuai standar. “Dengan seperti ini para pengusaha akan lebih serius dan profesional dalam memberikan pelayanan sehingga pariwisata di Banten bisa berkembang,” katanya. (Bayu)