JAKARTA – Politik uang terus santer terdengar menjelang diselenggarakannya musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar. Suara miring tersebut nyatanya membuat elite partai berlambang pohon beringin tersebut geram. Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemuda kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai mengatakan, pihaknya akan menghapus batas dukungan 30 persen suara untuk calon ketua umum. Itu dilakukan agar potensi jual beli dukungan bisa diminalisir.
Dia menjelaskan, perubahan mekanisme pemilihan calon ketua umum juga akan diubah. Yakni menggunakan sistem voting terbuka. “Sehingga, peserta munas akan langsung menyampaikan secara terbuka satu nama, untuk memilih A atau B. Kami akan sediakan tim verifikasi untuk ini,” ujarnya, dilansir JawaPos.com
Yorrys melanjutkan, untuk mencegah politik uang maka biaya penyelengaaraan munas akan dibebankan pada calon ketua umum. Itu berdasarkan perhitungan kebutuhan pengeluaran peserta munas, mulai dari transport dan penginapan. Nantinya, panitia yang akan menghitung besar pengeluaran. “Misalnya, Rp10 milliar (biaya Munas). Kalau ada lima calon ketum, maka masing-masing setor Rp 2 miliar. Ini kami akan sampaikan pada daerah,” katanya.
Dia membeberkan, adanya aturan baru itu juga bertujuan untuk melahirkan pimpinan yang bisa menjadi contoh dalam perpolitikan nasional. Rencananya, wacana ini akan dibahas dalam rapat pertama harian di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (23/2) malam. Kemudian dilanjutkan pada Rabu (23/2) sore, dengan agenda menetapkan komposisi dan personalia penyelenggara. (JPG)
