JAKARTA – KPK berupaya lebih progresif menindaklanjuti laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Karena dicurigai banyak aset pejabat yang berasal dari hibah belum tersentuh pajak.

Kecurigaan itu muncul karena selama ini banyak kejanggalan dalam pelaporan LHKPN. “Banyak aset yang perolehan asetnya ditulis begitu saja dari hibah atau warisan,” ujar Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, dilansir JawaPos.com

Data-data yang dicurigai itu selain masih diteliti di internal KPK, juga sudah diserahkan ke Ditjen Pajak. “Biar dana-dana hibah itu diteliti untuk dipajekin,” ucap Pahala.

Pahala menyebut, ada sekitar 700-an laporan harta para pejabat yang disinyalir tidak sesuai profilnya. KPK melihat 700 LHKPN itu tidak sesuai antara pendapatan dan aset si pelapornya.

Dari jumlah itu sekitar 50-an LHKPN sudah masuk ke bagian dumas (pengaduan masyarakat). Namun, Pahala belum tahu apakah dari 50 itu sudah bisa ditingkatkan ke penyelidikan atau belum.

Lantas siapa dari 700-an pejabat yang profil pendapatan dan asetnya tidak sesuai? Pahala mengaku tidak hafal jumlah pastinya.

Menurut dia sebagian besar justru kepala daerah. “Sekitar 400-500-an itu statusnya kepala daerah,” ujarnya. Selain kepala daerah, ada juga petugas pajak dan anggota DPRD.

Pahala berharap, ketika KPK belum berhasil menemukan unsur pidana korupsi di balik profil LHKPN yang tidak wajar itu, Ditjen Pajak bisa progresif dengan menarik pajaknya.

Sementara itu peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yunto mengungkapkan bahwa tindakan KPK tepat. Sebab selama ini yang dilakukan lembaga antirasuah itu hanya sekadar mencatat pelaporan LHKPN. “Jadi muncul plesetan KPK itu Komisi Pencatat Kekayaan saja,” ucap Emeron. (JPG)