SERANG – Sejumlah anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Banten, kemarin (17/5), melakukan rapat dengan jajaran Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten. Pertemuan yang dihadiri langsung Wakil Ketua DRD M Masduki ini membahas berbagai program Dinas Pendidikan (Dindik) Banten bersama Kepala Dindik Engkos Kosasih Samanhudi dan jajarannya. Salah satu yang sangat diapresiasi DRD pada pertemuan itu, yakni terkait kesiapan Dindik Banten dalam pelimpahan kewenangan mengelola SMA/SMK se-Banten sesuai amanat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
“Tadi (kemarin-red) kami sudah rapat dengan Kepala Dindik Banten dan jajarannya membahas terkait program Dindik, salah satunya persiapan pengelolaan SMA/SMK oleh provinsi mulai tahun ini,” kata Masduki kepada Harian Radar Banten.
Masduki menambahkan, pengelolaan SMA/SMK oleh provinsi harus dimulai tahun ini. Bahkan, pelimpahan dari kabupaten kota paling lambat 2 Oktober 2016. “Kalau melihat persiapan yang telah dilakukan, Pemprov Banten bisa lebih cepat mengambil alih pengelolaan SMA/SMK sebab Dindik Banten proaktif turun ke delapan kabupaten kota sejak 2015 lalu,” katanya.
Dijelaskannya, ke-11 urusan proses pengalihan kewenangan ini meliputi personel dan SDM, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen, semuanya sudah dilakukan hampir 100 persen. Berdasarkan data Dindik, jumlah SMA/SMK sebanyak 1.206 sekolah, 15.119 guru, 3.279 pegawai dan 358.818 siswa. “Peralihan kewenangan pengelolaan pendidikan SMA/SMK ke provinsi bertujuan untuk mengatasi persoalan kesenjangan pendidikan antardaerah sehingga diharapkan tidak ada lagi ketimpangan antarkabupaten kota, baik mutu maupun pengelolaannya, dan Banten telah siap,” ungkapnya.
Dikatakan Masduki, persiapan Pemprov Banten mendapat apresiasi dari Kemendikbud dan masuk sepuluh besar provinsi yang paling siap mengelola SMA/SMK.
“Tinggal persoalan pendanaannya, hal lainnya sudah rampung. DRD akan dorong pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK sudah bisa dilakukan sebelum 2 Oktober,” ungkapnya.
Selain mengapresiasi kinerja Dindik terkait pengelolaan SMA/SMK, lanjut Masduki, DRD juga mengapresiasi semua program Dindik dalam rangka meningkatkan mutu tenaga pendidikan serta perbaikan infrastruktur pendidikan se-Banten.
“Hasil pertemuan ini akan kami laporkan ke gubernur. Kami yakin Banten bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Bahkan, urusan pengelolaan SMA/SMK, Banten bisa jadi pelopor sebagai daerah yang paling siap mengelola pendidikan menengah atas,” jelasnya.
Sementara itu, Engkos Kosasih Samanhudi menyatakan kesiapan pihaknya dalam urusan pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK memang sudah dilakukan jauh-jauh hari. Menurutnya, amanat undang-undang tersebut harus dilaksanakan dengan baik. “Agar ketika pemberlakukan pelimpahan kewenangan dilaksanakan, kita benar-benar sudah siap 100 persen. Saat ini Dindik Banten sudah sangat siap,” paparnya.
Kata Engkos, tidak hanya persoalan kesiapan peralihan kewenangan SMA/SMK yang dipaparkan kepada tim DRD. Namun juga, berbagai program peningkatan mutu pendidikan SMA dan SMK. Salah satunya, yakni teaching factory. “Melalui teaching factory, kita harapkan siswa-siswa lulusan SMK dapat bersaing di dunia industri dengan kemampuan dan skills yang sudah dipersiapkan. Kita pun terus berupaya menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk menyalurkan lulusan-lulusan SMK,” jelasnya. (Deni S/Aditya R/Radar Banten)
