SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten dilarang melakukan rapat di luar fasilitas yang telah dimiliki oleh lembaga eksekutif dan legislatif tersebut.
Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Ranta Soeharta saat ditemui di gedung DPRD Provinsi Banten setelah melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan DPRD Banten dan tim supervisi dari KPK.
“Pertemuan tadi intinya, dalam rangka penguatan integritas dari tim KPK agar eksekutif dan legislatif bersama-sama berbuat kebaikan untuk masyarakat. Kita punya rencana aksi kan yang harus dilakukan bersama-sama, misalnya rapat tidak boleh lagi di luar. Tadi KPK mengimbau, rapat tidak boleh lagi di luar,” ujarnya, Kamis (19/5).
Di tempat yang sama, salah satu anggota tim supervisi KPK, Asep Rahmat Suwandha menjelaskan, KPK mengimbau agar rapat tidak dilakukan di luar karena dinilai tidak efektif dan menghamburkan anggaran. Selain itu, tindakan korupsi sering dilakukan dalam rapat-rapat yang dilakukan di luar.
“Gak perlu lah di hotel, cukup efektifkan ruangan yang ada. Di SKPD-SKPD juga kan ada ruang rapat, kita pun akan mendorong agar fasilitas terpenuhi. Soal larangan, kita tidak punya wewenang melarang, tapi kita mengimbau,” ujar Asep.
Terkait pertemuan bersama perwakilan eksekutif dan legislatif, Asep menjelaskan, KPK dengan Gubernur sudah sepakat membuat rencana aksi. “Sekarang DPRD mengundang kita (KPK), untuk menjelaskan seperti apa rencana aksi tersebut,” katanya.
“Kita harapkan ada peran dewan juga. Kan dewan ada peran controlling, legislasi, intinya itu aja. Kita dorong sistem-sistem agar berjalan. Kita membuat e-Planning, e-Budgeting biar ada transparansinya. Prinsip-prinsip, sistem-sistem harus jalan,” tambah Asep. (Bayu)











