LEBAK – Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Banten, melakukan kunjungan kerja ke Bulog Sub Divre Lebak-Pandeglang di Warunggunung, Kabupaten Lebak, Selasa (17/5). Kunjungan kerja tersebut dalam rangka pengawasan terkait dengan persediaan beras dan kualitas mutu beras.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Banten, Imanuddin Sudirman Karis mengatakan, kunjungan kerja Komisi II ini tidak hanya melakukan pengawasan persediaan beras, juga menanyakan pendistribusian beras kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. “Karena itu kami minta penjelasannya,” kata Iman.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Banten, Saukatudin menanyakan ketersediaan stok beras pada bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran. “Apakah ketersediaan stok beras di Bulog Sub Divre Lebak-Pandeglang ini aman?” tanya Saukatudin.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Banten, Asep Hidayat meminta kepada Bulog Sub Divre Lebak-Pandeglang untuk memperhatikan kualitas berasnya. “Kami minta kualitas beras diperhatikan, agar beras yang didistribusikan kepada masyarakat tidak berkutu dan timbangannya tidak berkurang,” pintanya.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Banten yang lain, M Redy juga meminta kepada Bulog Sub Divre Lebak-Pandeglang melakukan kerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak/Pandeglang dalam menyediakan gudang. “Ini harus dilakukan karena gudang berfungsi untuk menampung gabah dari para petani,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kasubag Sub Divre Lebak, Renata Horison mengatakan, persediaan beras cukup aman hingga Lebaran nanti. Bahkan rencananya pada awal bulan Ramadan akan dilakukan operasi pasar. “Untuk pengawalan pendistribusian beras dari Bulog ke Desa dilakukan oleh pihak Kejaksaan dan para Kades. Kualitas beras raskin yang didistribusikan kepada masyarakat juga cukup baik dan layak dikonsumsi,” kata Renata.
Terkait kerjasama pembangunan gudang, Renata mengaku akan menyampaikan kepada pimpinannya. “Kami belum bisa membangun gudang sendiri, yang bisa kami lakukan hanya menyewa gudang di Kecamatan Malingping. Namun kondisi gudang tidak memadai karena tidak dapat menampung gabah yang dibeli dari masyarakat,” terangnya. (Humas DPRD Provinsi Banten/ADVERTORIAL/Bayu)
