SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melarang warung makan beroperasi pada pukul 05.00 WIB hingga 16.00 WIB. Jika membandel, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan menyegel. Namun, Bupati Ratu Tatu Chasanah memberikan catatan bahwa dalam proses penertiban tidak ada penyitaan makanan.
Kepala Seksi Trantibum pada Satpol PP Kabupaten Serang Asep Saefunurohman mengatakan, imbauan terkait dengan batasan jam beroperasi rumah makan sudah dilakukan di wilayah Kecamatan Ciruas hingga Kragilan. “Imbauan sudah kami lakukan pada setiap pemilik rumah makan,” ujar Asep kepada Radar Banten, Senin (13/6).
Surat imbauan, lanjut Asep, berlaku untuk semua pemilik warung makan di Kabupaten Serang. Petugas pun akan kembali melakukan imbauan yang sama di daerah Kecamatan Kibin dan Cikande. “Warung makan yang ada di pinggir jalan kita berikan imbauan,” lanjutnya.
Data sementara, ungkap Asep, jumlah warung makan kurang lebih 40 unit yang berdiri di perlintasan jalan nasional dari Ciruas hingga Kragilan. “Warung makan banyak, yang jelas belum terdata semua. Sebab, imbauan pun baru dilakukan di wilayah Ciruas dan Kragilan,” jelasnya.
Ia menegaskan, jika pemilik warung makan tidak menggubris imbauan tersebut, petugas dari Satpol PP Kabupaten Serang menindak tegas hingga dilakukan penyegelan. Hal itu dilakukan secara bertahap, yakni peringatan selama tiga kali. “Peneguran selama tiga kali, jika yang ketiga kali tidak juga digubris, rumah makan akan disegel,” tegasnya.
Kepala Satpol PP Kabupaten Serang Arif Ahmad Rifa’i memastikan, personelnya bisa melaksanakan tugas secara maksimal dan setiap aturan dapat ditegakan dengan baik. “Kita tidak tebang pilih, warung makan yang membandel akan disegel,” katanya.
Bupati Ratu Tatu Chasanah menegaskan, selama Ramadan agar semua pihak saling menghargai termasuk pemilik rumah makan tidak berjualan pada siang hari. Pemilik rumah makan agar menjaga hak orang lain yang tengah berpuasa. “Satpol PP hanya saya minta berkeliling kecamatan padat penduduk dengan potensi rumah makan berjualan tinggi. Untuk menyosialisasikan bahwa surat bupati melarang berjualan makanan di ruang terbuka pada siang hari. Jam empat sore silakan,” tegasnya.
Ia pun mengimbau Satpol PP Kabupaten Serang agar melakukan langkah persuasif jika menemukan pemilik rumah makan yang membandel. “Jika membandel, suruh dirapikan makanannya, dilarang keras merampas. Khawatir mereka mereka dapat dari pinjaman, malah nanti timbul kesulitan berikutnya, kan masyarakat kita juga yang susah,” jelasnya.
Menanggapi aksi donasi untuk Saeni, pemilik rumah makan di Kota Serang. Tatu menilai, dilihat dari kebersamaan untuk membantu dinilai merupakan hal baik. Namun, Tatu tidak setuju dengan pernyataan yang terkesan mendiskreditkan Satpol PP sebagai penegak Perda. “Saya menyarankan jangan mendiskreditkan sebelah pihak, misalnya ke Pemda. Coba diajak bicara supaya tidak langsung men-judge siapa yang salah,” katanya.
Tatu sempat menerima kesalahan statement dari Mendagri Tjahjo Kumolo soal kasus Saeni yang menganggap kesalahan Bupati Serang dan Satpol PP Kabupaten Serang, serta akan memanggil dirinya. Untungnya, di grup WhatsApp kepala daerah termasuk di dalamnya Mendagri, langsung dijelaskan bahwa kejadian tersebut bukan di Kabupaten Serang, melainkan Kota Serang. “Secara pribadi dan di medsos (media sosial), sudah saya sampaikan supaya tidak salah paham. Waktu kejadian juga, putri saya yang kuliah di Universitas Indonesia, langsung kontak kasih ikon gambar menangis, katanya ibu kasihan kok dirampas. Ibu juga kaget, tapi langsung ibu jelaskan,” pungkasnya. (Irfan M-Nizar/Radar Banten)
