PANDEGLANG – Habibi Arapat, Ketua Komisi I DPRD Pandeglang mencoba meredam keresahan masyarakat di wilayah selatan yang dipicu minimnya informasi tentang masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) proyek pembangunan Tol Serang-Panimbang.
Habibi mengatakan, segala sesuatu yang berkaitan dengan amdal rencana pembangunan Tol Serang-Panimbang tidak ada masalah. Sebab, segala dokumen yang berkaitan dengan itu diurus oleh pemerintah pusat. “Saya yakin segala tahapan pembangunan tol dipersiapkan pemerintah pusat secara lengkap. Mulai dari sosialisasi, pembahasan lahan, hingga soal pembahasan ganti rugi lahan warga yang terkena perlintasan (gusuran-red),” ujar Habibi saat dihubungi melalui telepon seluler, Kamis (16/6).
Akan tetapi, Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini mengingatkan Pemkab agar tidak tinggal diam dalam menyampaikan informasi terkait rencana pembangunan tol kepada masyarakat. “Itu agar segala keresahan yang dirasakan masyarakat dapat teratasi. Seperti mencegah munculnya para calo tanah yang berdampak merugikan masyarakat,” katanya.
Habibi optimistis, Pemkab konsentrasi mengawal pembangunan tol mulai dari penetapan harga hingga pada proses pembanguanannya, dapat dipastikan proyek tidak akan terhambat. “Kalau Pemkab konsentrasi mengawasi, kerugian pada masyarakat tidak akan terjadi, dan pembangunan akan berjalan lancar,” katanya.
Dosen Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mathlaul Anwar (Unma) Banten Eko Supriatno mengajak seluruh kalangan masyarakat yang berkompeten seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis mahasiswa untuk ikut andil dalam melakukan pengawasan proses pembanguan Tol Serang-Panimbang. “Suksesi pembangunan tol harus dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari keterlibatan akademisi, tokoh masyarakat, hingga aktivis mahasiswa. Itu untuk meminimalkan kemungkinan munculnya kebijakan yang berdampak merugikan masyarakat,” ungkapnya.
Baca juga: Warga Resah, Amdal Tol Serang-Panimbang Belum Disosialisasikan
Sebelumnya diberitakan, rencana pembangunan Tol SerangPanimbang yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya jalan di tempat. Soalnya, megaproyek yang ditargetkan rampung pada 2020 itu hingga kini belum juga disosialisasikan. Khususnya, soal ganti rugi lahan dan amdal. Terkait itu, mayoritas warga Panimbang pun mengaku merasa khawatir. (Herman/Radar Banten)
