JAKARTA – Dari hitungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanPANRB), dalam empat tahun ke depan ada 752.271 PNS akan pensiun atau memasuki masa BUP (batas usia pensiun).
Dari jumlah tersebut, 313.434 orang di antaranya merupakan PNS dengan tingkat pendidikan rendah, yakni SLTA ke bawah. Sedangkan, yang memiliki tingkat pendidikan menengah (D1 – D4) sebanyak 184.572 orang dan pendidikannya S1 – S3 (tinggi) mencapai 254.265 orang.
Melalui pernyataan resminya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyampaikan, dalam kurun waktu 2010-2015 ini, pertumbuhan PNS memang mengalami minus growth rata-rata -0,44 persen. Apalagi, sekitar 13,71 persen jumlah PNS berusia di atas 55 tahun.
Kendati begitu, dalam usaha pemerintah melakukan penataan PNS atau rasionalisasi, pemerintah tidak berniat melakukan perekrutan dalam jumlah banyak atau sebanyak PNS pensiun. ”Penataan PNS dilakukan secara alami dan bertahap,” ujar Asman dilansir JPNN.com.
Oleh karenanya, untuk tahun ini, rekrutmen hanya dari lulusan sekolah kedinasan. Yakni, dari bidang Kesehatan yakni dokter dan bidan yang merupakan pegawai tidak tetap (PTT) Kementerian Kesehatan, tenaga pendidikan khususnya untuk tenaga guru garis depan (GGD), dan tenaga harian lepas dan tenaga bantu (THL-TB) penyuluh pertanian.
Seperti yang sudah diatur dalam Surat Keputusan Menteri PANRB No. 135/2016 tentang Kebutuhan Pegawai ASN dari Lulusan Sekolah Kedinasan, dari bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Pertanian.
Meski belum merilis jadwal pasti, Asman mengatakan, tes akan dilakukan dalam waktu dekat. Pelaksanaan tes pun diselenggarakan oleh masing-masing kementerian.
Untuk PTT oleh Kementerian Kesehatan, GGD oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan THL-TB penyuluh pertanian oleh Kementerian Pertanian. ”Tentu saja semuanya dikoordinasikan oleh Panselnas ya,” ungkap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Dia berharap, para PNS agar tidak kalah dengan pegawai swasta, khususnya pegawai perbankan. Terutama dalam hal pelayanan pada masyarakat. Namun diakuinya hal itu tidak mudah.
Apalagi mengingat jumlah PNS yang begitu banyak. Kendati demikian, ia optimis reformasi birokrasi bisa terlaksana.
Sebagai informasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat hingga Desember 2015, jumlah PNS di Indonesia sebanyak 4.498.643 orang. Dari jumlah itu, 20,94 persen merupakan pegawai instansi pemerintah pusat dan sisanya, merupakan PNS yang bekerja di pemeritah daerah. (mia/JPNN)
