Sekda Keluarkan 9 Larangan, Pejabat Dilarang Rapat di Hotel

0
98

SERANG – Baru-baru ini Pemprov Banten mengeluarkan surat edaran kegiatan prioritas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Surat bernomor 902/311-Bapp/2017 itu berisi sembilan larangan bagi pejabat di lingkungan Pemprov Banten terutama para asisten daerah, kepala perangkat daerah, dan kepala biro sekretariat daerah.

Instruksi ini ditandatangani langsung Sekda Banten Ranta Soeharta tertanggal 21 Agustus 2017. Isinya antara lain mengambil langkah-langkah efisiensi dalam penyusunan belanja barang dan jasa tahun anggaran 2018. Belanja makan dan minum, belanja dinas, belanja ATK dialokasikan pada kegiatan sekretariat. Belanja kegiatan untuk sewa ruang rapat atau pertemuan di hotel tidak diperkenankan untuk dilaksanakan kecuali kegiatan level nasional, musrenbang, dan forum konsultasi publik. (lihat grafis).

Menanggapi informasi tersebut, Sekda Ranta Soeharta mengatakan, surat edaran berisi imbauan yang setiap tahun dikeluarkan. “Itu kan semuanya setiap tahun dikeluarin jelang triwulan keempat. Dikeluarin, kehati-hatian atas persoalan,” katanya usai menghadiri acara di Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Banten, Rabu (23/8).

Apalagi, lanjut Ranta, hal itu masih terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan hasil keuangan (LHP) Pemprov Banten. “Kan ada kaitannya dengan temuan BPK, seperti makan minum di hotel,” ujarnya.

“Karena kan temuan-temuan BPK hampir sebagian banyak mamin (makan minum), temuan hotel, ada cash back dan macam-macam. Tahun kemarin kan juga mamin temuan BPK,” sambung Ranta.

Karenanya surat edaran diberikan sebagai bentuk peringatan. Terlebih, Pemprov Banten sedang menyusun APBD Perubahan. “Makanya saya peringati di triwulan akhir ini. Kita kan mau perubahan, tolong perubahan ini dikurangi paling banyak, dan perintahnya Pak Gubernur (Wahidin Halim-red) jangan banyak-banyak. Kecuali tupoksinya saja yang mengeluarkan itu,” jelasnya.

Ranta menilai, imbauan itu tidak akan merepotkan cara kerja yang sudah berjalan di masing-masing OPD. “Itu kan untuk anggaran perubahan. Jadi jangan sampai perubahan numpuk lagi, makan minum lagi jadi temuan BPK lagi,” katanya.

Terkait anggaran publikasi media massa yang disatupintukan pada Diskominfo Statistik dan Persandian, Ranta mengatakan hal tersebut sebagai bentuk efisiensi. “Bukan kekhawatiran. Maksudnya supaya efisienlah,” cetusnya.

Ranta tidak menjelaskan asal muasal dikeluarkannya surat tersebut atas inisiatifnya atau langsung dari Gubernur Wahidin Halim. “Ya tugas rutinlah, tugas rutin,” jawabnya singkat dengan seloroh ketawa kecil.

Terpisah, Asda II Pemprov Banten Ino S Rawita mengungkapkan, dasar dikeluarkannya surat edaran Sekda Banten dalam rangka mengantisipasi agar setiap kepala OPD dalam menyusun anggaran harus efektif dan efisien, menghindari pemborosan anggaran, sehingga hal-hal yang kurang penting agar dihindari, dan diutamakan anggaran yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak. “Termasuk sekarang yang menjadi prioritas Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur adalah penyelesaian infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan mudah-mudahan selesai paling lambat tiga tahun,” ungkap Ino.

Dalam SE Sekda Banten disebutkan Kepala Bappeda melaporkan hasil penyusunan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2018 kepada Gubernur Banten melalui Sekda. (Supriyono-Deni S/RBG)